"Hal ini kami dukung penuh karena menjadi komitmen Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk memperkuat perekonomian desa," kata Kadiskop, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Ketut Karpiana saat dihubungi di Mangupura, Minggu.
Ia meyakini, UMKM yang ada pada setiap desa dapat bersinergi dengan BUMDes sebagai pusat pertumbuhan ekonomi pedesaan sehingga dapat menjadi Desa Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
Karpiana menjelaskan, saat ini jumlah UMKM di Kabupaten Badung mencapai 16.000 usaha. "Jumlah UMKM ini telah memiliki izin yang tercatat pada Tahun 2017," katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat meresmikan BUMDes Gentha Persada, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara mengharapkan BUMDes dapat bersinergi dengan UMKM di daerah itu.
Hal ini bertujuan agar dapat mewujudkan desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka BUMDes harus menjalin kemitraan dengan UMKM yang ada di daerah itu.
Ia mengharapkan, dengan adanya manajemen dan pengelolaan yang baik dari BUMDes dan UMKM diyakini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.
Menurut dia, pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa.
Hal ini telah diatur dalam Permen Desa Nomer 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurus dan pengelola dan pembubaran BUMDes, yang menjadi pedoman bagi daerah dan Desa dalam pembentukan dan pengelolan BUMDes itu. (WDY)
Pewarta: Pewarta: I Made SuryaEditor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
