Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di daerah itu untuk rutin memantau Rumah Potong Hewan (RPH) yang dikelola pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.
"Hal ini dilakukan agar babi yang akan dipotong di RPH itu betul-betul sehat dan layak dikonsumsi," kata Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta usai menghadiri acara diskusi publik di Universitas Udayana, Denpasar, Kamis.
Ia mencontohkan, seperti masyarakat muslim saat merayakan Hari Raya Idul Adha, lanjut dia, hewan kurban seperti sapi dan kambing yang hendak disembelih wajib diperiksa kondisi kesehatannya sebelum dan sesudah dipotong.
"Kalau hewan kurban ini tidak layak konsumsi untuk masyarakat akibat hewan itu sakit, maka tidak boleh disembelih," ujarnya.
Sehingga, pihaknya melihat contoh seperti ini menginginkan agar dinas terkait juga melakukan upaya yang sama untuk pemantauan di masing-masing RPH yang ada di Bali.
Hal ini dilakukan, kata dia, agar masyarakat umat Hindu yang nantinya akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan mendapat daging babi yang layak konsumsi dijual dipasaran.
Nyoman Parta menjelaskan, salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali untuk melakukan pemantauan di masing-masing Rumah Potong Hewan yang ada di Bali, untuk mengetahui dari kesehatan babi mulai sejak pembibitan hingga siap potong.
"Kami juga mengharapkan dinas terkait menyosialisasi kepada masyarakat yang memelihara babi secara swadaya tentang cara membuat kandang yang layak, bagaimana cara perawatan babi agar tetap sehat, membeli pakan yang layak dan cara memelihara maupun merawan hewan ternaknya apabila sakit," ujarnya.
"Saya sudah usulkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali agar daging babi ini mendapat perhatian agar masyarakat tidak resah dengan maraknya isu yang tidak benar terkait penyakit meningitis streptococcus suis (MSS) atau meningitis babi itu," ujarnya.
Ia mengatakan, kebutuhan daging babi sangat diperlukan oleh masyarakat umat Hindu di Bali untuk sebagai persembahan ritual, sehingga dinas terkait harus mampu menyosialisasikan hal ini kepada masyarakat.
"Saya meminta dinas terkait dapat memberikan pemahaman yang komperhensif kepada masyarakat melalui media, agar kasus ini tidak berkepanjangan," ujarnya. (WDY)
DPRD Minta Dinas Peternakan Bali Pantau RPH
Kamis, 16 Maret 2017 20:10 WIB