Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali sampai saat ini masih menunggu kepastian dan tindak lanjut dari para investor yang sebelumnya menyatakan tertarik untuk ikut mengelola sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung, Denpasar.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Kamis mengatakan dari 39 perusahaan yang sebelumnya menyatakan berminat untuk mengelola TPA Suwung, sampai sekarang belum ada satupun yang maju mengajukan hasil studi kelayakan (feasibility study) dan rencana bisnisnya (business plan) pada Pemprov Bali.
"Karena belum ada yang mengajukan FS dan `business plan, jadi kami tidak bisa menentukan siapa yang akhirnya mengelola. Harapan Pak Gubernur siapa cepat dia dapat," ujarnya.
Dia mengemukakan, sebanyak 39 perusahaan asing itu diantaranya ada yang menggunakan teknologi dari Jerman, Austria, Jepang, Tiongkok, Korea dan sebagainya. Namun, sejauh ini studi yang dilakukan baru sebatas pra FS.
"Ada yang bilang FS-nya hampir selesai, tetapi nyatanya belum ada yang maju sampai sekarang," ucap mantan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali itu.
Pihaknya juga telah berupaya membantu para investor mempercepat melakukan studi, misalnya dengan memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.
"Masalahnya tergantung mereka mau tanam modal apa nggak? Tentu mereka (investor-red) juga berpikir dari sisi perencanaan bisnis layak apa tidak, kapan modalnya bisa kembali karena paling sedikit dibutuhkan modal hingga Rp1,3 triliun. Kalaupun modalnya tidak bisa kembali dengan cepat, harus dipikirkan darimana bisa menutup modal itu," ujar Suarjana.
Yang juga menjadi pertimbangan investor, lanjut dia, adalah persoalan "tapping fee" yang nanti akan dibayarkan oleh masyarakat.
Menurut dia, tanpa "tapping fee" akan berat rasanya bagi investor untuk menjalankan usahanya, kecuali ada subsidi dari pemerintah pusat.
Suarjana menambahkan, selain memperhatikan sisi ekonomis, teknis dan lingkungan, dalam studi pengelolaan sampah hendaknya memperhatikan lima aspek yakni aspek fisik, kimia, biologi, kesehatn dan sosial budaya. "Jika kelima aspek itu dipenuhi, kenapa tidak kita setujui," katanya.
Saat ini cadangan sampah di TPA Suwung yang belum dikelola ada sekitar 18 juta ton, jumlah itu belum termasuk sampah yang setiap harinya masuk sekitar 1.600 ton.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar secepatnya ada yang mengelola, apalagi PT NOEI yang sebelumnya mengelola TPA Suwung sudah diputus kontraknya karena tidak berhasil mengelola sampah sesuai dengan kesepakatan awal. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Gede Suarjana, di Denpasar, Kamis mengatakan dari 39 perusahaan yang sebelumnya menyatakan berminat untuk mengelola TPA Suwung, sampai sekarang belum ada satupun yang maju mengajukan hasil studi kelayakan (feasibility study) dan rencana bisnisnya (business plan) pada Pemprov Bali.
"Karena belum ada yang mengajukan FS dan `business plan, jadi kami tidak bisa menentukan siapa yang akhirnya mengelola. Harapan Pak Gubernur siapa cepat dia dapat," ujarnya.
Dia mengemukakan, sebanyak 39 perusahaan asing itu diantaranya ada yang menggunakan teknologi dari Jerman, Austria, Jepang, Tiongkok, Korea dan sebagainya. Namun, sejauh ini studi yang dilakukan baru sebatas pra FS.
"Ada yang bilang FS-nya hampir selesai, tetapi nyatanya belum ada yang maju sampai sekarang," ucap mantan Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Bali itu.
Pihaknya juga telah berupaya membantu para investor mempercepat melakukan studi, misalnya dengan memberikan data-data dan informasi yang dibutuhkan.
"Masalahnya tergantung mereka mau tanam modal apa nggak? Tentu mereka (investor-red) juga berpikir dari sisi perencanaan bisnis layak apa tidak, kapan modalnya bisa kembali karena paling sedikit dibutuhkan modal hingga Rp1,3 triliun. Kalaupun modalnya tidak bisa kembali dengan cepat, harus dipikirkan darimana bisa menutup modal itu," ujar Suarjana.
Yang juga menjadi pertimbangan investor, lanjut dia, adalah persoalan "tapping fee" yang nanti akan dibayarkan oleh masyarakat.
Menurut dia, tanpa "tapping fee" akan berat rasanya bagi investor untuk menjalankan usahanya, kecuali ada subsidi dari pemerintah pusat.
Suarjana menambahkan, selain memperhatikan sisi ekonomis, teknis dan lingkungan, dalam studi pengelolaan sampah hendaknya memperhatikan lima aspek yakni aspek fisik, kimia, biologi, kesehatn dan sosial budaya. "Jika kelima aspek itu dipenuhi, kenapa tidak kita setujui," katanya.
Saat ini cadangan sampah di TPA Suwung yang belum dikelola ada sekitar 18 juta ton, jumlah itu belum termasuk sampah yang setiap harinya masuk sekitar 1.600 ton.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar secepatnya ada yang mengelola, apalagi PT NOEI yang sebelumnya mengelola TPA Suwung sudah diputus kontraknya karena tidak berhasil mengelola sampah sesuai dengan kesepakatan awal. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016