Semarang (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Juliari P. Batubara menyepakati kebijakan pemerintah untuk memangkas
anggaran pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 guna mengatasi
defisit.
"Ya, pengurangan APBN (APBN-P 2016, red.) kan memang karena target penerimaan yang kurang realistis. Artinya, kalau tidak dikurangi anggarannya maka defisitnya makin lebar," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal itu saat reses di Kecamatan Ngaliyan Semarang.
Apabila defisit anggaran makin lebar, kata Ari, sapaan akrab Juliari, bukan hanya melanggar perundang-undangan, tetapi juga menyusahkan masyarakat sehingga wajar kalau dilakukan pemangkasan APBN-P 2016.
"Pemangkasan anggaran, menurut saya wajar-wajar saja kalau ternyata penerimaannya memang meleset jauh," kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133,8 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Perubahan 2016.
Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.
"Banyak kalangan menilai kembalinya Sri Mulyani bisa memulihkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia, ya, mungkin tujuannya seperti itu. Makanya, lihat saja apa benar seperti itu," katanya.
Ari tetap menaruh harapan tinggi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Sri Mulyani karena perekonomian Indonesia masih belum pulih sehingga minimal pasar bisa lebih berekspektasi positif.
"Artinya, kalau pasar punya ekspektasi positif, kemudian diikuti langkah-langkah kebijakan ekonomi yang sesuai harapan, tentunya akan lebih membaik kondisi ekonomi Indonesia," pungkasnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Ya, pengurangan APBN (APBN-P 2016, red.) kan memang karena target penerimaan yang kurang realistis. Artinya, kalau tidak dikurangi anggarannya maka defisitnya makin lebar," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal itu saat reses di Kecamatan Ngaliyan Semarang.
Apabila defisit anggaran makin lebar, kata Ari, sapaan akrab Juliari, bukan hanya melanggar perundang-undangan, tetapi juga menyusahkan masyarakat sehingga wajar kalau dilakukan pemangkasan APBN-P 2016.
"Pemangkasan anggaran, menurut saya wajar-wajar saja kalau ternyata penerimaannya memang meleset jauh," kata anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133,8 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) Perubahan 2016.
Pemangkasan itu dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Mengenai gebrakan yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani, salah satunya dengan pemangkasan anggaran itu, politikus PDI Perjuangan itu optimistis kondisi ekonomi Indonesia akan terus membaik.
"Banyak kalangan menilai kembalinya Sri Mulyani bisa memulihkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia, ya, mungkin tujuannya seperti itu. Makanya, lihat saja apa benar seperti itu," katanya.
Ari tetap menaruh harapan tinggi terhadap langkah-langkah yang dilakukan Sri Mulyani karena perekonomian Indonesia masih belum pulih sehingga minimal pasar bisa lebih berekspektasi positif.
"Artinya, kalau pasar punya ekspektasi positif, kemudian diikuti langkah-langkah kebijakan ekonomi yang sesuai harapan, tentunya akan lebih membaik kondisi ekonomi Indonesia," pungkasnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016