Negara (Antara Bali) - Kabupaten Jembrana yang berbatasan langsung dengan laut, dianggap sebagai wilayah yang rawan bencana gempa bumi dan tsunami.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Gusti Ngurah Semawa, saat menghadiri pembentukan sekolah aman bencana di salah satu SMP di Kecamatan Negara, Kamis.
"Selain gempa dan tsunami, ada potensi bencana kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor. Karena itu perlu ada institusi khusus dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana," katanya.
Menurutnya, persepsi penanggulangan bencana baru dilakukan setelah bencana datang harus dirubah, dengan mempersiapkan sebelum terjadinya bencana.
Ia mengatakan, institusi khusus tersebut harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait jenis-jenis bencana, serta tindakan darurat jika bencana benar-benar terjadi.
"Institusi itu juga memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk memasang rambu-rambu serta petunjuk arah evakuasi, serta membuat peringatan dini. Pendidikan dan pengetahuan tentang bencana sangat penting bagi masyarakat, untuk menekan korban jiwa jika benar-benar terjadi," ujarnya.
Karena itu ia mendesak Pemkab Jembrana untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meskipun saat ini belum terjadi bencana dalam skala besar di daerah tersebut.
Menurutnya, syarat pembentukan BPBD di Kabupaten Jembrana sudah kuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait hal tersebut.
"Tugas BPBD tidak hanya saat terjadi bencana, tapi juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk murid-murid sekolah seperti sekarang ini," katanya.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali I Gusti Ngurah Semawa, saat menghadiri pembentukan sekolah aman bencana di salah satu SMP di Kecamatan Negara, Kamis.
"Selain gempa dan tsunami, ada potensi bencana kekeringan, angin puting beliung dan tanah longsor. Karena itu perlu ada institusi khusus dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana," katanya.
Menurutnya, persepsi penanggulangan bencana baru dilakukan setelah bencana datang harus dirubah, dengan mempersiapkan sebelum terjadinya bencana.
Ia mengatakan, institusi khusus tersebut harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas terkait jenis-jenis bencana, serta tindakan darurat jika bencana benar-benar terjadi.
"Institusi itu juga memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, termasuk memasang rambu-rambu serta petunjuk arah evakuasi, serta membuat peringatan dini. Pendidikan dan pengetahuan tentang bencana sangat penting bagi masyarakat, untuk menekan korban jiwa jika benar-benar terjadi," ujarnya.
Karena itu ia mendesak Pemkab Jembrana untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meskipun saat ini belum terjadi bencana dalam skala besar di daerah tersebut.
Menurutnya, syarat pembentukan BPBD di Kabupaten Jembrana sudah kuat dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait hal tersebut.
"Tugas BPBD tidak hanya saat terjadi bencana, tapi juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk murid-murid sekolah seperti sekarang ini," katanya.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016