Jakarta (Antara Bali) - Otoritas Jasa Keuangan bersama Pemerintah Provinsi Bali, Senin, meresmikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali di Denpasar.
"Pembentukan TPAKD Bali ini untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Titu, sapaan akrab Kusumaningtuti, TPAKD dibentuk untuk mengkoordinasikan program literasi dan inklusi keuangan dari OJK dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang digalang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional," ujarnya.
Titu mengatakan pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut harus didukung dengan penguatan kapasitas UMKM.
"Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi UMKM," ujarnya.
Lebih lanjut, Titu mengatakan TPAKD Provinsi Bali telah menyiapkan serangkaian program kerja, antara lain, pertama yakni peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS).
Kedua, akselerasi program pembangunan 100 desa wisata. Ketiga, penyaluran KUR bagi UMKM, dan program peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Program kerja tersebut dipilih, kata Titu, karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha.
"Juga tidak memiliki kapasitas teknis sehingga tidak dapat meningkatkan mutu produksinya. Banyak juga yang tidak tahu kemana harus memasarkan produknya sehingga sulit untuk berkembang dan diketahui masyarakat luas, dan tidak tahu bagaimana mengelola uangnya dengan baik," ujarnya.
OJK mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan UMKM hanya mencapai 15,7 persen dan 53,3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional untuk tingkat literasi sebesar 21,8 persen dan untuk inklusi keuangan sebesar 59,7 persen.
Adapun penyaluran pembiayaan/kredit UMKM per April 2016 hanya sebesar 18,12 persen dari total penyaluran kredit nasional, atau hanya sebesar Rp745 triliun. Khusus untuk Provinsi Bali, penyaluran kredit UMKM per April 2016 hanya tercatat sebesar Rp 27,7 triliun. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pembentukan TPAKD Bali ini untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses keuangan masyarakat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Kusumaningtuti S. Soetiono melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Titu, sapaan akrab Kusumaningtuti, TPAKD dibentuk untuk mengkoordinasikan program literasi dan inklusi keuangan dari OJK dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang digalang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto dan menyerap 97 persen tenaga kerja nasional," ujarnya.
Titu mengatakan pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut harus didukung dengan penguatan kapasitas UMKM.
"Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan usahanya serta memperluas akses keuangan bagi UMKM," ujarnya.
Lebih lanjut, Titu mengatakan TPAKD Provinsi Bali telah menyiapkan serangkaian program kerja, antara lain, pertama yakni peningkatan ketahanan pangan melalui program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan asuransi usaha ternak sapi (AUTS).
Kedua, akselerasi program pembangunan 100 desa wisata. Ketiga, penyaluran KUR bagi UMKM, dan program peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Program kerja tersebut dipilih, kata Titu, karena banyaknya pelaku usaha UMKM yang tidak memiliki modal untuk memulai usaha.
"Juga tidak memiliki kapasitas teknis sehingga tidak dapat meningkatkan mutu produksinya. Banyak juga yang tidak tahu kemana harus memasarkan produknya sehingga sulit untuk berkembang dan diketahui masyarakat luas, dan tidak tahu bagaimana mengelola uangnya dengan baik," ujarnya.
OJK mencatat tingkat literasi dan inklusi keuangan UMKM hanya mencapai 15,7 persen dan 53,3 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional untuk tingkat literasi sebesar 21,8 persen dan untuk inklusi keuangan sebesar 59,7 persen.
Adapun penyaluran pembiayaan/kredit UMKM per April 2016 hanya sebesar 18,12 persen dari total penyaluran kredit nasional, atau hanya sebesar Rp745 triliun. Khusus untuk Provinsi Bali, penyaluran kredit UMKM per April 2016 hanya tercatat sebesar Rp 27,7 triliun. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016