Denpasar (Antara Bali) - Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lana Winayanti mengatakan urbanisasi adalah sebuah permasalahan yang perlu dikelola dengan baik.
"Bila permasalahan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah permasalahan baru, antara lain masyarakat tidak menghuni rumah layak, tidak memperoleh akses pelayanan dasar, pemukiman kumuh makin banyak, kualitas lingkungan menurun, kemacetan lalu lintas makin parah dan kualitas udara makin buruk," kata Lana pada acara "Media Breifing menjelang PrepCom3" di Sanur, Bali, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia dipercaya untuk menjalankan peran strategis mendorong tercapainya kesepakatan agenda baru perkotaan (New Urban Agenda/NUA) yang akan ditetapkan dalam sidang Habitat III.
"NUA bertujuan memperbaharui komitmen negara-negara dunia untuk perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan," ujarnya.
Lana lebih lanjut menjelaskan, NUA menjadi momentum bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan perkotaan nasional yang selama ini belum diselesaikan.
Sementara Ketua Dewan Eksekutif Habitat III Wicaksono Sarosa mengatakan Habitat III merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dengan tujuan memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan berkesinambungan.
"Kami menyelenggarakan kegiatan ini, serangkaian acara dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan dibelahan dunia. Majelis Umum PBB dalam Resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk komite persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB," ucapnya.
Dikatakan, PrepCom1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Dan PrepCom3 di Surabaya, Indonesia pada 25-27 Juli 2016 akan dihadiri 193 negara.
"Pertemuan tersebut akan menggali masukan perspektif akhir dari berbagai negara dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi di kawasan ini yang harus ditangani dan menjadi masukan dalam NUA," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Bila permasalahan itu tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan sebuah permasalahan baru, antara lain masyarakat tidak menghuni rumah layak, tidak memperoleh akses pelayanan dasar, pemukiman kumuh makin banyak, kualitas lingkungan menurun, kemacetan lalu lintas makin parah dan kualitas udara makin buruk," kata Lana pada acara "Media Breifing menjelang PrepCom3" di Sanur, Bali, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia dipercaya untuk menjalankan peran strategis mendorong tercapainya kesepakatan agenda baru perkotaan (New Urban Agenda/NUA) yang akan ditetapkan dalam sidang Habitat III.
"NUA bertujuan memperbaharui komitmen negara-negara dunia untuk perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan," ujarnya.
Lana lebih lanjut menjelaskan, NUA menjadi momentum bagi Indonesia untuk memiliki kebijakan perkotaan nasional yang selama ini belum diselesaikan.
Sementara Ketua Dewan Eksekutif Habitat III Wicaksono Sarosa mengatakan Habitat III merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dengan tujuan memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan berkesinambungan.
"Kami menyelenggarakan kegiatan ini, serangkaian acara dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan dibelahan dunia. Majelis Umum PBB dalam Resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk komite persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB," ucapnya.
Dikatakan, PrepCom1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Dan PrepCom3 di Surabaya, Indonesia pada 25-27 Juli 2016 akan dihadiri 193 negara.
"Pertemuan tersebut akan menggali masukan perspektif akhir dari berbagai negara dan pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi di kawasan ini yang harus ditangani dan menjadi masukan dalam NUA," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016