Singaraja (Antara Bali) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Bali, Gede Pasek Suardika berharap pemerintah kabupaten mencairkan anggaran pilkada dalam satu tahap saja untuk memperlancar kinerja KPU di daerah.
"Pemda dan DPRD jangan mempersulit (KPU) dengan pencairan dua tahap atau lebih. Harapan kami penganggaran selesai pada 2016 sehingga KPU dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada. Bagaimana KPU dapat bekerja jika anggaran belum cair," katanya ketika berkunjung ke KPU Kabupaten Buleleng, Bali, Senin.
Menurut dia, KPU Buleleng mesti mendapat dukungan dari legislatif dan eksekutif, jangan malah dipersulit dengan berbagai macam regulasi yang menghambat kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya.
Terlebih, pada pilkada serentak 2017, dimana Buleleng merupakan satu-satunya daerah di Pulau Dewata yang menyelenggarakannya (pilkada) tentu mendapatkan sorotan semua pihak, dimana espektasinya pilkada berjalan lancar dari segi persiapan, pelaksanaan dan hasil.
"Jangan sampai kesan Buleleng sebagai daerah yang sering berkonflik selalu muncul. Pilkada nanti harus sukses karena bukan hanya membawa nama daerah (Buleleng) tetapi juga nama Bali," paparnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga berharap penganggaran satu tahap juga melingkupi dana untuk penyelenggara keamanan dan pengawas, dimana ranahnya ada pada Kepolisian dan TNI dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah.
Terkait pertanggungjawaban, kata dia, dapat dilakukan tiga bulan setelah seluruh tahapan selesai, bisa juga dengan laporan bertahap secara periodik, "Prinsipnya pertanggungjawaban dapat disepakati bersama antara DPRD, Pemkab dan KPU," imbuhnya.
Selain itu, ia menambahkan, kedepan akan diusulkan anggaran pilkada ranahnya ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPN).
"Entah itu diposkan di Kementerian Dalam Negeri atau pada KPU Pusat karena kalau di APBD banyak terjadi permasalahan baik dari segi efektivitas dan kualitas demokrasi, sering juga dipolitisasi," demikian Pasek. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Pemda dan DPRD jangan mempersulit (KPU) dengan pencairan dua tahap atau lebih. Harapan kami penganggaran selesai pada 2016 sehingga KPU dapat bekerja lebih maksimal sesuai dengan tupoksi yang ada. Bagaimana KPU dapat bekerja jika anggaran belum cair," katanya ketika berkunjung ke KPU Kabupaten Buleleng, Bali, Senin.
Menurut dia, KPU Buleleng mesti mendapat dukungan dari legislatif dan eksekutif, jangan malah dipersulit dengan berbagai macam regulasi yang menghambat kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya.
Terlebih, pada pilkada serentak 2017, dimana Buleleng merupakan satu-satunya daerah di Pulau Dewata yang menyelenggarakannya (pilkada) tentu mendapatkan sorotan semua pihak, dimana espektasinya pilkada berjalan lancar dari segi persiapan, pelaksanaan dan hasil.
"Jangan sampai kesan Buleleng sebagai daerah yang sering berkonflik selalu muncul. Pilkada nanti harus sukses karena bukan hanya membawa nama daerah (Buleleng) tetapi juga nama Bali," paparnya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga berharap penganggaran satu tahap juga melingkupi dana untuk penyelenggara keamanan dan pengawas, dimana ranahnya ada pada Kepolisian dan TNI dan Panitia Pengawas Pemilu di daerah.
Terkait pertanggungjawaban, kata dia, dapat dilakukan tiga bulan setelah seluruh tahapan selesai, bisa juga dengan laporan bertahap secara periodik, "Prinsipnya pertanggungjawaban dapat disepakati bersama antara DPRD, Pemkab dan KPU," imbuhnya.
Selain itu, ia menambahkan, kedepan akan diusulkan anggaran pilkada ranahnya ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPN).
"Entah itu diposkan di Kementerian Dalam Negeri atau pada KPU Pusat karena kalau di APBD banyak terjadi permasalahan baik dari segi efektivitas dan kualitas demokrasi, sering juga dipolitisasi," demikian Pasek. (WDY)
Editor : I Made Andi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016