Jakarta (Antara Bali) - Presiden Joko Widodo hari ini menggelar
konferensi pers singkat menanggapi pemberitaan terkait.
"Ini klarifikasi persoalan BPJS Kesehatan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat," kata Presiden saat membuka konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Presiden selanjutnya meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk menjelaskannya.
"Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Ibu Menteri dan Pak Dirut," kata Jokowi yang langsung meninggalkan tempat.
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan Presiden menyoroti dua hal, yakni masalah pemberitaan yang menyebut BPJS Kesehatan kolaps dan masalah distribusi Kartu Indonesia Sehat.
"Clear, pemberitaan BPJS Kesehatan kolaps tidak benar adanya," kata Fachmi Idris.
Dia mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian agar pemberitaan tersebut tidak menjadi opini yang membuat resah masyarakat, teruma rumah sakit dan tenaga kesehatan.
"Kami ingin tegaskan transit (perputaran keuangan) kita antara pemasukan dan pengeluaran itu balance (seimbang) dan non problem (tidak masalah)," katanya.
Fachmi menjelaskan pemasukan BPJS ada dua, yakni dari iuran dan sumber dana lainnya.
Dia mengakui bahwa pemasukan iuran masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Nasional, artinya masih di bawah harapan.
Namun, lanjutnya, BPJS Kesehatan tidak akan menaikan besaran iuran sebelum masyarakat merasakan manfaat yang lebih dari pelayannnya.
Facmi juga menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi manfaat yang diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.
Terkait distribusi kartu, Menko PMK Puan Maharani mengakui ada keterlambatan pendistribusian kartu sakti (Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Harapan) karena pihaknya melakukan perbaikan teknis.
"Insya Allah pendistribusian KIS sudah 90 persen. Isya Allah Maret-April selesai," kata Puan.
Dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan validasi data penerima kartu yang terupdate dan hanya memberikannya pada keluarga yang benar-benar berhak.
Sedangkan untuk Kartu Indonesia Pintar, kata Puan, April sudah terdistribusi semua sehingga pada Juni-Juli para siswa sudah bisa merasakan manfaatnya.
"Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan satu kali dalam satu tahun, yaitu saat kenaikan kelas," ungkap Puan.
Sedangkan Menteri Sosial Khofifah mengatakan pihaknya saat ini melakukan ketelitian data penerima kartu sakti yang dimiliki Kementerian Sosial.
Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan KIS sebanyak 92,4 juta, dimana 92 juta merupakan penduduk yang kurang mampu dan 400 juta diberikan kepada bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu.
Khofifah berharap perekonomian Indonsia cepat pulih sehingga prosentase pembagian KIS ini bisa meningkat dan semua penduduk kurang mampu mendapatkannya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Ini klarifikasi persoalan BPJS Kesehatan dan distribusi Kartu Indonesia Sehat," kata Presiden saat membuka konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.
Presiden selanjutnya meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk menjelaskannya.
"Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan Ibu Menteri dan Pak Dirut," kata Jokowi yang langsung meninggalkan tempat.
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengungkapkan Presiden menyoroti dua hal, yakni masalah pemberitaan yang menyebut BPJS Kesehatan kolaps dan masalah distribusi Kartu Indonesia Sehat.
"Clear, pemberitaan BPJS Kesehatan kolaps tidak benar adanya," kata Fachmi Idris.
Dia mengungkapkan bahwa Presiden memberi perhatian agar pemberitaan tersebut tidak menjadi opini yang membuat resah masyarakat, teruma rumah sakit dan tenaga kesehatan.
"Kami ingin tegaskan transit (perputaran keuangan) kita antara pemasukan dan pengeluaran itu balance (seimbang) dan non problem (tidak masalah)," katanya.
Fachmi menjelaskan pemasukan BPJS ada dua, yakni dari iuran dan sumber dana lainnya.
Dia mengakui bahwa pemasukan iuran masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Nasional, artinya masih di bawah harapan.
Namun, lanjutnya, BPJS Kesehatan tidak akan menaikan besaran iuran sebelum masyarakat merasakan manfaat yang lebih dari pelayannnya.
Facmi juga menegaskan pihaknya tidak akan mengurangi manfaat yang diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan sosial yang lebih besar.
Terkait distribusi kartu, Menko PMK Puan Maharani mengakui ada keterlambatan pendistribusian kartu sakti (Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Harapan) karena pihaknya melakukan perbaikan teknis.
"Insya Allah pendistribusian KIS sudah 90 persen. Isya Allah Maret-April selesai," kata Puan.
Dia juga mengatakan pihaknya telah melakukan validasi data penerima kartu yang terupdate dan hanya memberikannya pada keluarga yang benar-benar berhak.
Sedangkan untuk Kartu Indonesia Pintar, kata Puan, April sudah terdistribusi semua sehingga pada Juni-Juli para siswa sudah bisa merasakan manfaatnya.
"Kartu Indonesia Pintar hanya diterbitkan satu kali dalam satu tahun, yaitu saat kenaikan kelas," ungkap Puan.
Sedangkan Menteri Sosial Khofifah mengatakan pihaknya saat ini melakukan ketelitian data penerima kartu sakti yang dimiliki Kementerian Sosial.
Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan KIS sebanyak 92,4 juta, dimana 92 juta merupakan penduduk yang kurang mampu dan 400 juta diberikan kepada bayi yang baru lahir dari keluarga kurang mampu.
Khofifah berharap perekonomian Indonsia cepat pulih sehingga prosentase pembagian KIS ini bisa meningkat dan semua penduduk kurang mampu mendapatkannya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016