Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Wayan Tagel Arjana mendukung langkah pemerintah provinsi setempat terkait rencana pemutusan kontrak kerja sama dengan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) terkait pengolahan sampah di TPA Suwung, Kota Denpasar.
"Saya mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali berencana melakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT NOEI. Karena dari pengamatan saya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU). Bahkan terkesan tidak ada aktivitas apa-apa di TPA Suwung," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengamati sejak melakukan kerja sama dengan PT NOEI, aktivitas dalam pengelolaan sampah tampaknya seperti biasa, malah gundukan sampah semakin tinggi.
"Gundukan sampah di TPA Suwung saya amati semakin tinggi. Semestinya perusahaan yang diajak kerja sama menyampaikan progres kerja yang telah berjalan sedikitnya lima tahun terakhir," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Menurut dia, sudah menjadi kewenangan dan kewajaran Pemerintah Provinsi Bali mengambil tindakan bila ada perusahaan mangkir dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.
"Karena itu saya mendorong pemerintah daerah segera memutuskan hubungan kontrak kerja sama tersebut, sehingga diharapkan ada investor baru dalam pengelolaan sampah itu," ucapnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Pemprov Bali Cokorda Ngurah Pemayun Cok Pemayun mengharapkan masyarakat di sekitar TPA Suwung dapat bersabar dulu karena sesungguhnya pemerintah juga telah mengambil langkah antisipasi.
Cok Pemayun mengatakan Pemprov Bali sudah beberapa kali memanggil PT NOEI terkait persoalan penyelesaian sampah di TPA itu, dan mereka meminta untuk dilakukan penangguhan.
"Tetapi apa yang bisa diselesaikan terkait janji yang sudah tertuang dalam kerja sama itu? Nanti masyarakat malah menyorot kami, kenapa pemda tidak mengambil tindakan," ujarnya.
Sementara warga Banjar Pesanggaran di sekitar lokasi TPA menyatakan sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi TPA Suwung. Selain karena persoalan tumpukan sampah yang semakin tinggi yang mencemari lingkungan, juga karena bau tak sedap. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Saya mendukung langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali berencana melakukan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT NOEI. Karena dari pengamatan saya tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU). Bahkan terkesan tidak ada aktivitas apa-apa di TPA Suwung," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia mengamati sejak melakukan kerja sama dengan PT NOEI, aktivitas dalam pengelolaan sampah tampaknya seperti biasa, malah gundukan sampah semakin tinggi.
"Gundukan sampah di TPA Suwung saya amati semakin tinggi. Semestinya perusahaan yang diajak kerja sama menyampaikan progres kerja yang telah berjalan sedikitnya lima tahun terakhir," ujar politikus Partai Gerindra itu.
Menurut dia, sudah menjadi kewenangan dan kewajaran Pemerintah Provinsi Bali mengambil tindakan bila ada perusahaan mangkir dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.
"Karena itu saya mendorong pemerintah daerah segera memutuskan hubungan kontrak kerja sama tersebut, sehingga diharapkan ada investor baru dalam pengelolaan sampah itu," ucapnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Daerah Pemprov Bali Cokorda Ngurah Pemayun Cok Pemayun mengharapkan masyarakat di sekitar TPA Suwung dapat bersabar dulu karena sesungguhnya pemerintah juga telah mengambil langkah antisipasi.
Cok Pemayun mengatakan Pemprov Bali sudah beberapa kali memanggil PT NOEI terkait persoalan penyelesaian sampah di TPA itu, dan mereka meminta untuk dilakukan penangguhan.
"Tetapi apa yang bisa diselesaikan terkait janji yang sudah tertuang dalam kerja sama itu? Nanti masyarakat malah menyorot kami, kenapa pemda tidak mengambil tindakan," ujarnya.
Sementara warga Banjar Pesanggaran di sekitar lokasi TPA menyatakan sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi TPA Suwung. Selain karena persoalan tumpukan sampah yang semakin tinggi yang mencemari lingkungan, juga karena bau tak sedap. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016