Denpasar (Antara Bali) - Pengamat sosial dan politik Universitas Ngurah Rai Denpasar Dr. Dra Luh Reniti Rahayu mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya di Bali sudah berjalan lebih baik berkat dukungan semua pihak, termasuk peran media massa.
"Kalau saya amati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 sudah berjalan lancar dan lebih baik," katanya pada acara diskusi terbatas "Evaluasi Pilkada Serentak dan Kemerdekaan Pers" yang digelar PWI Bali di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan pelaksanan pemilihan kepala daerah sebagai pelaksana adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mempunyai peraturan menjalankan tahapan-tahapan digelarnya hajatan demokrasi tersebut.
"Namun untuk mencapai itu adalah peran dan partisipasi masyarakat serta media massa dalam melakukan pembelajaran kepada warga, karena pilkada maupun pemilihan legislatif adalah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar mantan Komisioner KPU Bali.
Reniti Rahayu mengatakan peran media dalam pilkada 2015 sudah berjalan cukup baik, termasuk keberimbangan dalam pemberitaan di masing-masing calon kandidat bupati/wakil bupati maupun wali kota dan wakil kota.
"Semakin ketatnya peraturan di KPU juga salah satu mengarahkan pelaksanaan Pilkada itu berjalan lancar dan transparansi. Karena dalam pembelanjaan iklan di media juga ada aturan," ucapnya.
Sementara pembicara lain, Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia-Jakarta Agus Sudibyo mengatakan isu-isu politik yang berkembang pusat (di Jakarta) masih menjadi tolok ukur dalam pemberitaan bagi media lokal.
"Kalau saya lihat isu politik di Jakarta masih lebih seksi dibanding dengan isu politik daerah yang menjadi berita utama di media lokal. Sehingga hajatan politik seperti Pilkada seakan tidak bergaung, kecuali sudah mendekati Pilkada 9 Desember lalu," katanya.
Sudibyo mengamati pemberitaan isu politik di Jakarta yang pada saat itu hangat-hangatnya adalah soal isu Ketua DPR-RI Setiya Novanto terkait masalah Freeport.
"Hampir semua koran pada halaman utama menyajikan berita tersebut, begitu juga media televisi dan media online. Padahal isu Pilkada sangat minim pemberitaannya, kecuali lima hari menjelang pencoblosan," ucapnya.
Hal tersebut, kata dia, ke depannya dalam pola pikir peran pemilik media harus mampu memberitakan secara berimbang terkait kejadian yang ada di Tanah Air.
"Ke depan kita berharap semua media mampu memberikan pemberitaan berimbang, khususnya dalam politik sehingga masyarakat dapat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai apa itu tujuan dari pilkada, pileg maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Kalau saya amati pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 sudah berjalan lancar dan lebih baik," katanya pada acara diskusi terbatas "Evaluasi Pilkada Serentak dan Kemerdekaan Pers" yang digelar PWI Bali di Denpasar, Jumat.
Ia mengatakan pelaksanan pemilihan kepala daerah sebagai pelaksana adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mempunyai peraturan menjalankan tahapan-tahapan digelarnya hajatan demokrasi tersebut.
"Namun untuk mencapai itu adalah peran dan partisipasi masyarakat serta media massa dalam melakukan pembelajaran kepada warga, karena pilkada maupun pemilihan legislatif adalah bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar mantan Komisioner KPU Bali.
Reniti Rahayu mengatakan peran media dalam pilkada 2015 sudah berjalan cukup baik, termasuk keberimbangan dalam pemberitaan di masing-masing calon kandidat bupati/wakil bupati maupun wali kota dan wakil kota.
"Semakin ketatnya peraturan di KPU juga salah satu mengarahkan pelaksanaan Pilkada itu berjalan lancar dan transparansi. Karena dalam pembelanjaan iklan di media juga ada aturan," ucapnya.
Sementara pembicara lain, Kepala Program Studi Komunikasi Massa Akademi Televisi Indonesia-Jakarta Agus Sudibyo mengatakan isu-isu politik yang berkembang pusat (di Jakarta) masih menjadi tolok ukur dalam pemberitaan bagi media lokal.
"Kalau saya lihat isu politik di Jakarta masih lebih seksi dibanding dengan isu politik daerah yang menjadi berita utama di media lokal. Sehingga hajatan politik seperti Pilkada seakan tidak bergaung, kecuali sudah mendekati Pilkada 9 Desember lalu," katanya.
Sudibyo mengamati pemberitaan isu politik di Jakarta yang pada saat itu hangat-hangatnya adalah soal isu Ketua DPR-RI Setiya Novanto terkait masalah Freeport.
"Hampir semua koran pada halaman utama menyajikan berita tersebut, begitu juga media televisi dan media online. Padahal isu Pilkada sangat minim pemberitaannya, kecuali lima hari menjelang pencoblosan," ucapnya.
Hal tersebut, kata dia, ke depannya dalam pola pikir peran pemilik media harus mampu memberitakan secara berimbang terkait kejadian yang ada di Tanah Air.
"Ke depan kita berharap semua media mampu memberikan pemberitaan berimbang, khususnya dalam politik sehingga masyarakat dapat pengetahuan yang lebih mendalam mengenai apa itu tujuan dari pilkada, pileg maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016