Denpasar (Antara Bali) - Sebanyak 94 pejabat eselon IV dan staf di lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bali mendapatkan pelatihan Tunas Integritas, sebagai salah satu upaya membangun sistem integritas organisasi dan mencegah praktik korupsi.
"Lewat pelatihan ini, kami ingin menumbuhkan nilai integritas di jajaran pegawai, kalau individu-individu di dalamnya sudah berintegritas, otomatis nanti lembaganya juga menjadi berintegritas," kata Kepala Bappeda Bali Putu Astawa di sela-sela menutup Training of Trainers Tunas Integritas tersebut, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, korupsi sebagai suatu kejahatan yang termasuk kategori luar biasa, hanya bisa diatasi dengan integritas yang di dalamnya terkandung nilai kejujuran dan tanggung jawab.
"Selain itu, lewat pelatihan tersebut, diharapkan jajaran Bappeda Bali semakin memberikan citra yang baik dan membanggakan bagi masyarakat," ucapnya sembari menyebut pelatihan yang digelar merupakan yang pertama dilakukan diantara semua SKPD Pemprov Bali.
Astawa menambahkan, pelatihan Tunas Integritas sejalan pula dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang sudah dideklarasikan oleh jajaran Pemprov Bali pada 2 Januari 2016.
"Implementasi dari nilai integritas, bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti kedisiplinan dan juga tepat waktu. Di samping memang akan ada evaluasi yang akan dilakukan secara berkala," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan itu, pihaknya paling sedikit akan melakukan evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun. Ukuran dalam melakukan evaluasi diantaranya dapat dilihat dari target-target yang bisa direalisasikan sesuai dengan program perencanaan Bappeda Bali, di samping jangan sampai menyalahi ketentuan.
"Intinya, kita tidak cukup kalau hanya bekerja sukses, tetapi harus bekerja selamat agar nantinya tidak bermasalah secara hukum," kata Astawa.
Selama dua hari penyelenggaraan ToT itu (5-6 Januari), adapun materi yang diberikan diantaranya nilai-nilai antikorupsi, integritas, dedikasi dan sinergitas antara kompetensi, pengendalian gratifikasi dan LHKPN; pemetaan potensi kolusi dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan peserta pelatihan mengakui bahwa materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan yang terpenting harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016
"Lewat pelatihan ini, kami ingin menumbuhkan nilai integritas di jajaran pegawai, kalau individu-individu di dalamnya sudah berintegritas, otomatis nanti lembaganya juga menjadi berintegritas," kata Kepala Bappeda Bali Putu Astawa di sela-sela menutup Training of Trainers Tunas Integritas tersebut, di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, korupsi sebagai suatu kejahatan yang termasuk kategori luar biasa, hanya bisa diatasi dengan integritas yang di dalamnya terkandung nilai kejujuran dan tanggung jawab.
"Selain itu, lewat pelatihan tersebut, diharapkan jajaran Bappeda Bali semakin memberikan citra yang baik dan membanggakan bagi masyarakat," ucapnya sembari menyebut pelatihan yang digelar merupakan yang pertama dilakukan diantara semua SKPD Pemprov Bali.
Astawa menambahkan, pelatihan Tunas Integritas sejalan pula dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang sudah dideklarasikan oleh jajaran Pemprov Bali pada 2 Januari 2016.
"Implementasi dari nilai integritas, bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti kedisiplinan dan juga tepat waktu. Di samping memang akan ada evaluasi yang akan dilakukan secara berkala," ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pelatihan itu, pihaknya paling sedikit akan melakukan evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun. Ukuran dalam melakukan evaluasi diantaranya dapat dilihat dari target-target yang bisa direalisasikan sesuai dengan program perencanaan Bappeda Bali, di samping jangan sampai menyalahi ketentuan.
"Intinya, kita tidak cukup kalau hanya bekerja sukses, tetapi harus bekerja selamat agar nantinya tidak bermasalah secara hukum," kata Astawa.
Selama dua hari penyelenggaraan ToT itu (5-6 Januari), adapun materi yang diberikan diantaranya nilai-nilai antikorupsi, integritas, dedikasi dan sinergitas antara kompetensi, pengendalian gratifikasi dan LHKPN; pemetaan potensi kolusi dan sebagainya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan peserta pelatihan mengakui bahwa materi yang disampaikan sangat bermanfaat dan yang terpenting harus diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016