Jakarta (Antara Bali) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui rapor akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga diumumkan kepada publik.

Menurut Yuddy, Presiden berulang kali menyatakan agar reformasi birokrasi dilakukan dengan cara yang tidak biasa sehingga dia memutuskan mengumumkan rapor akuntabilotas kinerja kementerian/lembaga kepada publik.

Dalam rapor akuntabilitas yang diumumkan Kemenpan-RB pertengahan Desember 2015 silam diketahui terdapat kementerian/lembaga yang masuk dalam peringkat 10 teratas antara lain;

 1. Kementerian Keuangan dengan nilai 83,59 atau predikat A.
 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (80,89/A)
 3. Kementerian Kelautan Perikanan (80,76/A)
 4. Badan Pemeriksa Keuangan (80,45/A)
 5. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (77,54/BB)
 6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (77,00/BB)
 7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (76,13/BB)
 8. Kementerian Perindustrian (73,90/BB)
 9. Badan Pusat Statistik (73,86/BB)
10. Mahkamah Konstitusi (73,73/BB)

Sedangkan kementerian/lembaga dengan peringkat 10 terendah yakni;

 1. Dewan Ketahanan Nasional (56,97/CC)
 2. Komisi Pemilihan Umum (56,17/CC)
 3. Lembaga Ketahanan Nasional (55,04/CC)
 4. Ombudsman Republik Indonesia (54.51/CC)
 5. Lembaga Sandi Negara (54,24/CC)
 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (53,97/CC)
 7. Kementerian Pemuda Dan Olah Raga (53,54/CC)
 8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (51,60/CC)
 9. Perpustakaan Nasional (50,38/CC)
10. Kejaksaan Agung (50,02/CC)
(WDY)

Pewarta: Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor : I Gusti Bagus Widyantara


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2016