Indonesia bertekad mampu meningkatkan produksi sektor perikanan dan kelautan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan melakukan terobosan yang dikomandoi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Subsektor perikanan yang menjadi primadona pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam penegakan hukum atas pencurian ikan (illegal fishing) yang diduga dilakukan oleh negara tetangga memberikan dampak positif.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panusunan Siregar berpendapa bahwa kebijakan, gebrakan, dan terobosan yang dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti selama ini telah berpengaruh terhadap meningkatkan subsektor perikanan terhadap pembentukan nilai tukar petani (NTP) Provinsi Bali.
Subsektor perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan dan budi daya perikanan di Pulau Dewata boleh dikatakan mulai naik daun karena produksinya laku keras untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat maupun sebagai mata dagangan ekspor.
Kondisi itu menyebabkan peran subsektor perikanan terhadap pembentukan NTP Bali pada bulan Juli 2015 mencapai 105,08 persen meningkat 0,44 daripada NTP bulan sebelumnya (Juni 2015) yang tercatat 104,62 persen.
Kenaikan NTP subsektor perikanan itu berkat indeks harga yang diterima petani (lt) mengalami penaikan lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (lb). Indeks harga yang diterima petani (lt) mengalami penaikan sebesar 0,94 persen, sementara lb naik 0,49 persen.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani dipicu oleh membaiknya harga kelompok perikanan tangkap sebesar 1,29 persen dan kelompok budi daya perikanan 0,26 persen. Komoditas perikanan yang mengalami kenaikan harga itu, antara lain ikan tongkol, cakalang, ikan tuna, tenggiri, lele, patin, dan gurami.
"Pemerintah Provinsi Bali mengimbangi program primadona pemerintah pusat dengan memberikan bantuan dan kemudahan kepada para nelayan dalam melakukan aktivitas di laut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Made Gunaja.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan pemberian bantuan mesin tempel kepada para nelayan di pesisir laut sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudahan itu diberikan mengingat potensi perikanan tangkap relatif cukup tinggi. Namun, sulit meningkatkan produksinya karena masih kurangnya sarana tangkap nelayan.
Pulau Bali yang memiliki panjang pantai sekitar 81.000 kilometer itu memiliki potensi perikanan tangkap sekitar 147.000 ton. Pada tahun 2014, hasil tangkapan baru mencapai 108.000 ton sehingga produksi itu sangat berpeluang untuk ditingkatkan.
Perang terhadap Pencuri
Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungan kerjanya ke Negara, Kabupaten Jembrana, Bali Barat, Senin (3/8), menyerukan perang terhadap pelaku pencurian ikan dengan menenggelamkan kapal mereka.
Negara luar yang mencuri ikan ke perairan Indonesia karena sumber daya laut mereka sudah habis. Dengan memberantas pencurian ikan, diharapkan hasil tangkap nelayan lokal lebih banyak sehingga tingkat kesejahteraan mereka lebih baik.
Indonesia memiliki panjang pantai berada pada urutan kedua di dunia. Namun, total ekspor hasil tangkap laut hanya menduduki peringkat kelima di wilayah Asia Tenggara.
Hal itu mencerminkan sektor perikanan dan kelautan belum memberikan hasil yang maksimal meskipun menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
"Nelayan lokal agar ikut berpartisipasi dengan melaporkan kepada aparat jika melihat kapal yang mencurigakan," kata Menteri Susi Pudjiastuti.
Nelayan yang sehari-hari melaut merupakan ujung tombak untuk mengawasi perairan Indonesia dari aksi pencurian ikan. Ikan di perairan Indonesia harus ditangkap oleh nelayan Indonesia. Negara lain hanya boleh membeli ikan untuk diolah, bukan menangkapnya.
Ikan yang diolah bahkan diekspor ke negara lain, seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand, Jepang, dan Amerika Serikat, sebanyak 80--90 persen berasal dari penangkapan di wilayah perairan Indonesia.
Untuk itu, jumlah kapal milik negara lain yang beroperasi di Indonesia sangat banyak, terbukti dengan permintaan perlindungan dari pemerintah Vietnam terhadap ribuan kapal nelayan mereka yang beroperasi di perairan Natuna.
"Baru di sana saja jumlah kapal penangkap ikan negara lain sudah ribuan. Kalau digabung dengan daerah lain, berapa jumlahnya? Kami menerima laporan di Sulawesi juga banyak kapal Filipina yang informasinya justru dipelihara pemerintah daerah setempat," ujarnya.
Untuk itu, wilayah laut harus menjadi masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia karena dengan memerangi aksi kejahatan lainnya juga akan tertangani, seperti penghematan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan yang bersubsidi dan penyelundupan binatang langka.
Menurut dia, mustahil ribuan kapal asing yang beroperasi di Indonesia saat membutuhkan bahan bakar kembali dulu ke negaranya. Mereka pasti beli BBM di Indonesia. Padahal, bahan bakar untuk nelayan selama ini telah disubsidi oleh Pemerintah.
Belum lagi, dalam beberapa penangkapan kapal ilegal, ditemukan satwa langka. "Nelayan asing itu setiap pulang ke negaranya pasti membawa sesuatu dari Indonesia," kata Menteri Susi Pudjiastuti. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Subsektor perikanan yang menjadi primadona pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam penegakan hukum atas pencurian ikan (illegal fishing) yang diduga dilakukan oleh negara tetangga memberikan dampak positif.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Panusunan Siregar berpendapa bahwa kebijakan, gebrakan, dan terobosan yang dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti selama ini telah berpengaruh terhadap meningkatkan subsektor perikanan terhadap pembentukan nilai tukar petani (NTP) Provinsi Bali.
Subsektor perikanan yang meliputi usaha penangkapan ikan dan budi daya perikanan di Pulau Dewata boleh dikatakan mulai naik daun karena produksinya laku keras untuk memenuhi konsumsi masyarakat setempat maupun sebagai mata dagangan ekspor.
Kondisi itu menyebabkan peran subsektor perikanan terhadap pembentukan NTP Bali pada bulan Juli 2015 mencapai 105,08 persen meningkat 0,44 daripada NTP bulan sebelumnya (Juni 2015) yang tercatat 104,62 persen.
Kenaikan NTP subsektor perikanan itu berkat indeks harga yang diterima petani (lt) mengalami penaikan lebih besar daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani (lb). Indeks harga yang diterima petani (lt) mengalami penaikan sebesar 0,94 persen, sementara lb naik 0,49 persen.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani dipicu oleh membaiknya harga kelompok perikanan tangkap sebesar 1,29 persen dan kelompok budi daya perikanan 0,26 persen. Komoditas perikanan yang mengalami kenaikan harga itu, antara lain ikan tongkol, cakalang, ikan tuna, tenggiri, lele, patin, dan gurami.
"Pemerintah Provinsi Bali mengimbangi program primadona pemerintah pusat dengan memberikan bantuan dan kemudahan kepada para nelayan dalam melakukan aktivitas di laut," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Made Gunaja.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali melanjutkan pemberian bantuan mesin tempel kepada para nelayan di pesisir laut sebagai upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan. Kemudahan itu diberikan mengingat potensi perikanan tangkap relatif cukup tinggi. Namun, sulit meningkatkan produksinya karena masih kurangnya sarana tangkap nelayan.
Pulau Bali yang memiliki panjang pantai sekitar 81.000 kilometer itu memiliki potensi perikanan tangkap sekitar 147.000 ton. Pada tahun 2014, hasil tangkapan baru mencapai 108.000 ton sehingga produksi itu sangat berpeluang untuk ditingkatkan.
Perang terhadap Pencuri
Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungan kerjanya ke Negara, Kabupaten Jembrana, Bali Barat, Senin (3/8), menyerukan perang terhadap pelaku pencurian ikan dengan menenggelamkan kapal mereka.
Negara luar yang mencuri ikan ke perairan Indonesia karena sumber daya laut mereka sudah habis. Dengan memberantas pencurian ikan, diharapkan hasil tangkap nelayan lokal lebih banyak sehingga tingkat kesejahteraan mereka lebih baik.
Indonesia memiliki panjang pantai berada pada urutan kedua di dunia. Namun, total ekspor hasil tangkap laut hanya menduduki peringkat kelima di wilayah Asia Tenggara.
Hal itu mencerminkan sektor perikanan dan kelautan belum memberikan hasil yang maksimal meskipun menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.
"Nelayan lokal agar ikut berpartisipasi dengan melaporkan kepada aparat jika melihat kapal yang mencurigakan," kata Menteri Susi Pudjiastuti.
Nelayan yang sehari-hari melaut merupakan ujung tombak untuk mengawasi perairan Indonesia dari aksi pencurian ikan. Ikan di perairan Indonesia harus ditangkap oleh nelayan Indonesia. Negara lain hanya boleh membeli ikan untuk diolah, bukan menangkapnya.
Ikan yang diolah bahkan diekspor ke negara lain, seperti Filipina, Vietnam, dan Thailand, Jepang, dan Amerika Serikat, sebanyak 80--90 persen berasal dari penangkapan di wilayah perairan Indonesia.
Untuk itu, jumlah kapal milik negara lain yang beroperasi di Indonesia sangat banyak, terbukti dengan permintaan perlindungan dari pemerintah Vietnam terhadap ribuan kapal nelayan mereka yang beroperasi di perairan Natuna.
"Baru di sana saja jumlah kapal penangkap ikan negara lain sudah ribuan. Kalau digabung dengan daerah lain, berapa jumlahnya? Kami menerima laporan di Sulawesi juga banyak kapal Filipina yang informasinya justru dipelihara pemerintah daerah setempat," ujarnya.
Untuk itu, wilayah laut harus menjadi masa depan kesejahteraan bangsa Indonesia karena dengan memerangi aksi kejahatan lainnya juga akan tertangani, seperti penghematan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan yang bersubsidi dan penyelundupan binatang langka.
Menurut dia, mustahil ribuan kapal asing yang beroperasi di Indonesia saat membutuhkan bahan bakar kembali dulu ke negaranya. Mereka pasti beli BBM di Indonesia. Padahal, bahan bakar untuk nelayan selama ini telah disubsidi oleh Pemerintah.
Belum lagi, dalam beberapa penangkapan kapal ilegal, ditemukan satwa langka. "Nelayan asing itu setiap pulang ke negaranya pasti membawa sesuatu dari Indonesia," kata Menteri Susi Pudjiastuti. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015