Denpasar (Antara Bali) - Anggota DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi mengritisi penggunaan anggaran pendidikan 20 persen dari dana APBD, karena sampai saat ini belum bisa optimal meringankan biaya sekolah.
"Saya mempertanyakan kepada pihak eksekutif kenapa dana 20 persen dari APBD, kenapa sampai saat ini belum optimal untuk meringankan beban siswa sekolah, hambatannya dimana?" katanya seusai rapat anggota DPRD dengan eksekutif di Gedung DPRD Bali, Rabu.
Ia mengatakan semestinya pemerintah harus memantau dan mengevaluasi besaran dana tersebut, sehingga prioritas pembangunan di bidang pendidikan bisa lebih maju dan tidak lagi menjadi hambatan anak-anak di sekolah.
"Serapan dana 20 persen dari dana APBD Bali yang mencapai Rp5 triliun, semestinya meringankan biaya anak-anak sekolah. Selain itu juga masing-masing kabupaten dan kota juga penyerapannya mencapai 20 persen, belum lagi dana dari pusat," ucap politikus Partai Golkar itu.
Kresna Budi mengatakan jika dana sebesar itu dikelola secara efektif dan optimal, semestinya keluhan yang menjadi beban orang tua siswa bisa diatasi.
"Bagaimana bisa memajukan sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing dikancah nasional dan internasional jika masalah pendidikan masih menjadi beban utama," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran tersebut, sehingga bidang pendidikan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dalam meningkatkan SDM.
"Kepala daerah harus lebih memprioritaskan peningkatan pendidikan dibanding pembangunan lainnya. Percuma saja membangun infrastruktur yang mewah, namun kesiapan SDM masih belum bisa memenuhi standar mutu yang lebih baik," ucap pria asal Kabupaten Buleleng ini.
Kresna Budi menambahkan agar masyarakat ikut serta melakukan pengawasan, jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan anggaran agar memberikan masukan melalui anggota Dewan.
"Saya berharap warga juga mengawasi dana pendidikan tersebut, bisa saja melalui komite sekolah masing-masing, sehingga penggunaannya secara transparan dan optimal," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Saya mempertanyakan kepada pihak eksekutif kenapa dana 20 persen dari APBD, kenapa sampai saat ini belum optimal untuk meringankan beban siswa sekolah, hambatannya dimana?" katanya seusai rapat anggota DPRD dengan eksekutif di Gedung DPRD Bali, Rabu.
Ia mengatakan semestinya pemerintah harus memantau dan mengevaluasi besaran dana tersebut, sehingga prioritas pembangunan di bidang pendidikan bisa lebih maju dan tidak lagi menjadi hambatan anak-anak di sekolah.
"Serapan dana 20 persen dari dana APBD Bali yang mencapai Rp5 triliun, semestinya meringankan biaya anak-anak sekolah. Selain itu juga masing-masing kabupaten dan kota juga penyerapannya mencapai 20 persen, belum lagi dana dari pusat," ucap politikus Partai Golkar itu.
Kresna Budi mengatakan jika dana sebesar itu dikelola secara efektif dan optimal, semestinya keluhan yang menjadi beban orang tua siswa bisa diatasi.
"Bagaimana bisa memajukan sumber daya manusia (SDM) agar bisa bersaing dikancah nasional dan internasional jika masalah pendidikan masih menjadi beban utama," ucapnya.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terkait penggunaan anggaran tersebut, sehingga bidang pendidikan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dalam meningkatkan SDM.
"Kepala daerah harus lebih memprioritaskan peningkatan pendidikan dibanding pembangunan lainnya. Percuma saja membangun infrastruktur yang mewah, namun kesiapan SDM masih belum bisa memenuhi standar mutu yang lebih baik," ucap pria asal Kabupaten Buleleng ini.
Kresna Budi menambahkan agar masyarakat ikut serta melakukan pengawasan, jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan anggaran agar memberikan masukan melalui anggota Dewan.
"Saya berharap warga juga mengawasi dana pendidikan tersebut, bisa saja melalui komite sekolah masing-masing, sehingga penggunaannya secara transparan dan optimal," katanya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015