Negara (Antara Bali) - Legislator dari Komisi B DPRD Jembrana menyesalkan, pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, tidak mengundang mereka saat sosialisasi beberapa hari lalu.
"Kami tidak tahu kalau ada sosialisasi di PPN Pengambengan. Harusnya kalau menganggap mitra, kami juga diundang karena komisi ini membidangi masalah kelautan dan perikanan," kata Ketua Komisi B DPRD Jembrana Nyoman S Kusumayasa, di Negara, Jumat.
Ia mengatakan, selama ini dalam berbagai kegiatan di PPN, pihaknya jarang diajak berkoordinasi, kecuali muncul masalah dengan masyarakat lokal, atau terkait aturan Pemkab Jembrana.
Padahal menurutnya, keberadaan PPN tersebut bagian dari program minapolitan pemerintah pusat, yang dalam tim perumus dan kerjanya juga melibatkan pemerintah daerah setempat.
"Dalam pembangunan infrastruktur kawasan minapolitan, pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran. Jadi sudah semestinya, segala sesuatu dikoordinasikan," ujarnya.
Disinggung informasi yang berkembang, jika tahun ini PPN Pengambengan tidak mendapatkan proyek pengembangan dari pusat, ia juga mengaku tidak tahu menahu.
Namun, menurutnya, jika masih sebatas tidak mendapatkan proyek, pihaknya masih bisa memahami, asal tidak sampai terjadi evaluasi dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
Agar tahu persoalan tersebut dengan jelas, ia berencana untuk mengajak PPN berkoordinasi, termasuk perkembangan terbaru di kawasan tersebut.
"Kami kalau ada masalah terkait program minapolitan, berusaha cepat menanggapinya. Seharusnya hal yang sama juga dilakukan PPN, meskipun pegawainya ditempatkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, saat dikonfirmasi terkait sosialisasi di PPN Pengambengan juga mengaku tidak tahu.
Ia mengatakan, dirinya masih mengikuti Diklat Pimpinan, sehingga tidak tahu ada sosialisasi yang dilakukan PPN.
Sementara Kepala Seksi Tata Kelola PPN Pengambengan Budi yang dikonfirmasi, terkait proyek tahun 2015 mengatakan, dirinya tidak membidangi masalah tersebut.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami tidak tahu kalau ada sosialisasi di PPN Pengambengan. Harusnya kalau menganggap mitra, kami juga diundang karena komisi ini membidangi masalah kelautan dan perikanan," kata Ketua Komisi B DPRD Jembrana Nyoman S Kusumayasa, di Negara, Jumat.
Ia mengatakan, selama ini dalam berbagai kegiatan di PPN, pihaknya jarang diajak berkoordinasi, kecuali muncul masalah dengan masyarakat lokal, atau terkait aturan Pemkab Jembrana.
Padahal menurutnya, keberadaan PPN tersebut bagian dari program minapolitan pemerintah pusat, yang dalam tim perumus dan kerjanya juga melibatkan pemerintah daerah setempat.
"Dalam pembangunan infrastruktur kawasan minapolitan, pemerintah daerah juga mengeluarkan anggaran. Jadi sudah semestinya, segala sesuatu dikoordinasikan," ujarnya.
Disinggung informasi yang berkembang, jika tahun ini PPN Pengambengan tidak mendapatkan proyek pengembangan dari pusat, ia juga mengaku tidak tahu menahu.
Namun, menurutnya, jika masih sebatas tidak mendapatkan proyek, pihaknya masih bisa memahami, asal tidak sampai terjadi evaluasi dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan.
Agar tahu persoalan tersebut dengan jelas, ia berencana untuk mengajak PPN berkoordinasi, termasuk perkembangan terbaru di kawasan tersebut.
"Kami kalau ada masalah terkait program minapolitan, berusaha cepat menanggapinya. Seharusnya hal yang sama juga dilakukan PPN, meskipun pegawainya ditempatkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Kehutanan Jembrana Made Dwi Maharimbawa, saat dikonfirmasi terkait sosialisasi di PPN Pengambengan juga mengaku tidak tahu.
Ia mengatakan, dirinya masih mengikuti Diklat Pimpinan, sehingga tidak tahu ada sosialisasi yang dilakukan PPN.
Sementara Kepala Seksi Tata Kelola PPN Pengambengan Budi yang dikonfirmasi, terkait proyek tahun 2015 mengatakan, dirinya tidak membidangi masalah tersebut.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015