Negara (Antara Bali) - KPU Jembrana menurunkan anggaran untuk Pilkada, yang semula Rp11,9 miliar menjadi Rp11,5 miliar, yang berasal dari APBD Pemkab setempat.
"Kami sudah melakukan perhitungan ulang, diperoleh angka Rp11,5 miliar untuk anggaran Pilkada. Rancangan anggaran tersebut sudah kami setorkan ke KPU Provinsi Bali," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, di Negara, Jumat.
Ia mengatakan, KPU kabupaten/kota wajib menyampaikan rancangan anggaran ke KPU provinsi maupun pusat, untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah terkait anggaran tersebut.
Disinggung masih kurangnya dana untuk Pilkada diluar kebutuhan KPU, seperti untuk Panwaslu dan pengamanan, ia mengatakan, pihaknya tidak terlalu ikut campur masalah tersebut.
"Kami hanya ingin Pilkada berjalan lancar. Untuk mencapai hal tersebut, butuh kerjasama semua pihak, baik pengawas, aparat keamanan dan pemerintah daerah," ujarnya.
Terkait tindaklanjut rapat kerja di DPRD yang diikuti KPU, kepolisian serta eksekutif Pemkab Jembrana, dimana muncul kekurangan anggaran untuk Pilkada, ia mengaku, belum menerima informasi lebih lanjut.
Sementara Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya yang hadir dalam rapat tersebut, saat dikonfirmasi lewat pesan pendek tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan DPRD terungkap, Pemkab menganggarkan Rp10,3 miliar untuk KPU, Rp1,5 miliar untuk Panwaslu, Rp900 juta untuk kepolisian dan Rp250 juta untuk TNI.
Menurut KPU, anggaran sebesar itu masih kurang bagi lembaganya, sehingga mereka mengajukan dana Rp11.9 miliar, demikian juga dengan Polres Jembrana mengusulkan Rp4 miliar lebih untuk pengamanan, sementara Panwaslu Rp1,3 miliar.
Untuk mengatasi kekurangan dana ini, Wakil Ketua Komisi A Putu Dwita mengusulkan, agar pembahasan RAPBD Perubahan 2015 dipercepat, dengan mengakomodir kebutuhan dana Pilkada.(GBI)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Kami sudah melakukan perhitungan ulang, diperoleh angka Rp11,5 miliar untuk anggaran Pilkada. Rancangan anggaran tersebut sudah kami setorkan ke KPU Provinsi Bali," kata Ketua KPU Jembrana Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, di Negara, Jumat.
Ia mengatakan, KPU kabupaten/kota wajib menyampaikan rancangan anggaran ke KPU provinsi maupun pusat, untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah terkait anggaran tersebut.
Disinggung masih kurangnya dana untuk Pilkada diluar kebutuhan KPU, seperti untuk Panwaslu dan pengamanan, ia mengatakan, pihaknya tidak terlalu ikut campur masalah tersebut.
"Kami hanya ingin Pilkada berjalan lancar. Untuk mencapai hal tersebut, butuh kerjasama semua pihak, baik pengawas, aparat keamanan dan pemerintah daerah," ujarnya.
Terkait tindaklanjut rapat kerja di DPRD yang diikuti KPU, kepolisian serta eksekutif Pemkab Jembrana, dimana muncul kekurangan anggaran untuk Pilkada, ia mengaku, belum menerima informasi lebih lanjut.
Sementara Sekkab Jembrana I Gede Gunadnya yang hadir dalam rapat tersebut, saat dikonfirmasi lewat pesan pendek tidak memberikan jawaban.
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan DPRD terungkap, Pemkab menganggarkan Rp10,3 miliar untuk KPU, Rp1,5 miliar untuk Panwaslu, Rp900 juta untuk kepolisian dan Rp250 juta untuk TNI.
Menurut KPU, anggaran sebesar itu masih kurang bagi lembaganya, sehingga mereka mengajukan dana Rp11.9 miliar, demikian juga dengan Polres Jembrana mengusulkan Rp4 miliar lebih untuk pengamanan, sementara Panwaslu Rp1,3 miliar.
Untuk mengatasi kekurangan dana ini, Wakil Ketua Komisi A Putu Dwita mengusulkan, agar pembahasan RAPBD Perubahan 2015 dipercepat, dengan mengakomodir kebutuhan dana Pilkada.(GBI)
Editor : Gembong Ismadi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015