Denpasar (Antara Bali) - Organisasi Perempuan Bali Bangkit berorasi melawan segala bentuk penindasan yang terjadi pada kaum perempuan di seluruh Indonesia.
Orasi itu disampaikannya Humas Perempuan Bali Bangkit, Retno Dewi saat hari bebas berkendaraan di Lapangan Bajra Sandhi Denpasar, Minggu. Dalam orasinya Aliansi Perempuan Bali Bangkit menyatakan tuntutannya untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan, hentikan kekerasan fisik, sexsual, dan verbal terhadap perempuan.
"Selain itu, kami juga menuntut untuk segera mewujudkan Undang-undang Perlindungan Terhadap Perkerja Rumah Tangga (PRT)," katanya.
Pihaknya juga menuntut agar kaum perempuan untuk perdamaian (stop militerisasi), sapu bersih korupsi, perempuan menuntut reforma agraria sejati, dan akhiri perbudakan modern.
Hingar bingar pariwisata Bali ternyata tidak serta merta membuat perempuan terlepas dari diskriminasi dan kekerasan, berdasarkan Catahu Komnasham Perempuan terlihat analisis yang menakjubkan bahwa sepanjang 2013-2014 telah terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan.
Hal lain juga harus dicermati bahwa hingga saat ini perepuan di Indonesia masih berpendidikan rendah yakni hanya bersekolah hingga tingkat SMP dan mengalami penurunan drastis ketika memasuki tingkat SMA. "Hal tersebut dikarenakan masih adanya stigma perempuan hanya mengurusi urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak, dan segala hal terkait urusan domestik sehingga tidak perlu berpendidikan tinggi," ujarnya.
Demikian juga akses kesehatan bagi kaum perempuan juga masih sangat minim karena hingga kini perempuan hamil merupakan salah satu penyumbang angka kematian terbesar, pada tahun 2015 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015 angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target dari MDGs 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup angka yang sangat jauh dari harapan. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
Orasi itu disampaikannya Humas Perempuan Bali Bangkit, Retno Dewi saat hari bebas berkendaraan di Lapangan Bajra Sandhi Denpasar, Minggu. Dalam orasinya Aliansi Perempuan Bali Bangkit menyatakan tuntutannya untuk menghentikan diskriminasi terhadap perempuan, hentikan kekerasan fisik, sexsual, dan verbal terhadap perempuan.
"Selain itu, kami juga menuntut untuk segera mewujudkan Undang-undang Perlindungan Terhadap Perkerja Rumah Tangga (PRT)," katanya.
Pihaknya juga menuntut agar kaum perempuan untuk perdamaian (stop militerisasi), sapu bersih korupsi, perempuan menuntut reforma agraria sejati, dan akhiri perbudakan modern.
Hingar bingar pariwisata Bali ternyata tidak serta merta membuat perempuan terlepas dari diskriminasi dan kekerasan, berdasarkan Catahu Komnasham Perempuan terlihat analisis yang menakjubkan bahwa sepanjang 2013-2014 telah terjadi 279.760 kekerasan terhadap perempuan.
Hal lain juga harus dicermati bahwa hingga saat ini perepuan di Indonesia masih berpendidikan rendah yakni hanya bersekolah hingga tingkat SMP dan mengalami penurunan drastis ketika memasuki tingkat SMA. "Hal tersebut dikarenakan masih adanya stigma perempuan hanya mengurusi urusan rumah tangga seperti mencuci, memasak, mengurus anak, dan segala hal terkait urusan domestik sehingga tidak perlu berpendidikan tinggi," ujarnya.
Demikian juga akses kesehatan bagi kaum perempuan juga masih sangat minim karena hingga kini perempuan hamil merupakan salah satu penyumbang angka kematian terbesar, pada tahun 2015 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015 angka kematian ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan target dari MDGs 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup angka yang sangat jauh dari harapan. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015