Jakarta (Antara Bali) - Indonesia menekankan kembali komitmen untuk
terus memajukan upaya perlindungan Hak Asasi Manusia melalui
keanggotaan pada Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (DHAM PBB),
demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri RI dalam keterangan pers
yang diterima di Jakarta, Sabtu.
"Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 240 juta orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, budaya dan agama, Indonesia selalu menyadari pentingnya upaya memajukan toleransi dan penghormatan terhadap HAM," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar. Hal itu dia sampaikan saat mewakili Delegasi Indonesia ketika memberikan pernyataan nasional di salah satu sesi utama Sidang DHAM PBB ke-28 pada 5 Maret 2015, di Kantor PBB, Jenewa, Swiss.
Menurut dia, selain membuktikan komitmen kuat Pemerintah RI untuk terus memajukan dan melindungi HAM, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota DHAM PBB periode 2015-2017 menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia di bidang perlindungan HAM.
Selanjutnya, Delegasi Indonesia dalam Sidang DHAM PBB di Jenewa menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo yang memuat komitmen terhadap HAM.
Kebijakan yang memuat komitmen terhadap HAM itu terutama dengan menekankan perlindungan pekerja migran, penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu, hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah, serta meneruskan berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Delegasi Indonesia juga menyampaikan beberapa langkah terbaru yang dilakukan Pemerintah RI, antara lain proses revisi Undang-Undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, proses ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Warga dari Penghilangan Paksa, penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 240 juta orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, budaya dan agama, Indonesia selalu menyadari pentingnya upaya memajukan toleransi dan penghormatan terhadap HAM," kata Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI Dicky Komar. Hal itu dia sampaikan saat mewakili Delegasi Indonesia ketika memberikan pernyataan nasional di salah satu sesi utama Sidang DHAM PBB ke-28 pada 5 Maret 2015, di Kantor PBB, Jenewa, Swiss.
Menurut dia, selain membuktikan komitmen kuat Pemerintah RI untuk terus memajukan dan melindungi HAM, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota DHAM PBB periode 2015-2017 menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen Indonesia di bidang perlindungan HAM.
Selanjutnya, Delegasi Indonesia dalam Sidang DHAM PBB di Jenewa menyampaikan berbagai kebijakan Pemerintah RI di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo yang memuat komitmen terhadap HAM.
Kebijakan yang memuat komitmen terhadap HAM itu terutama dengan menekankan perlindungan pekerja migran, penyelesaian berbagai masalah pelanggaran HAM di masa lalu, hak kepemilikan terhadap properti termasuk hak atas kepemilikan tanah, serta meneruskan berbagai capaian di bidang pemajuan dan perlindungan hak kelompok rentan, termasuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas.
Delegasi Indonesia juga menyampaikan beberapa langkah terbaru yang dilakukan Pemerintah RI, antara lain proses revisi Undang-Undang mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, proses ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Warga dari Penghilangan Paksa, penyusunan Rancangan Aksi Nasional HAM keempat periode 2015-2019. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015