Denpasar (Antara Bali) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mendorong seluruh masyarakat "Pulau Dewata" itu untuk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Tahun 2015 program itu segera dibicarakan oleh tim BPJS dan Pemda Bali," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan Bali menargetkan pada 2016 sudah mengarah kepada program tersebut dan seluruh masyarakat "Pulau Dewata" diharapkan sudah terdaftar sebagai peserta JKN.
Untuk program JKN tersebut secara khusus akan dibicarakan oleh tim BPJS bersama dengan pemda sehingga secara teknis dapat diinformasikan secara menyeluruh.
Pihaknya menerangkan program pemerintah pusat tersebut masih dalam masa transisi sehingga diharapkan pada 2017 seluruh masyarakat Bali sudah tergabung dalam program itu.
Terkait dengan program tersebut, pihaknya juga melibatkan Dinas Sosial untuk mendata jumlah masyarakat yang betul-betul tidak mampu untuk mendapatkan JKN.
"Dengan melibatkan Dinas Sosial dalam mendata masyarakat tidak mampu itu membantu pemerintah dan BPJS dalam memberikan jaminan kesehatan itu dapat tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan rata-rata masyarakat "Pulau Dewata" memiliki Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang akan diarahkan untuk menjadi anggota JKN.
Namun, untuk pembayaran premi tersebut akan dibahas oleh pemda dan tim BPJS.
"Selama masa transisi ini program JKBM masih tetap berjalan dan anggaran tahun 2015 masih tetap digalakkan," ujarnya.
Ia mengharapkan masyarakat Bali yang mampu membayarkan preminya sendiri mendorong program pemerintah dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN.
"Dalam hal ini tidak semua masyarakat yang memiliki KTP Bali akan dijamin preminya oleh pemerintah untuk program JKN itu," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015
"Tahun 2015 program itu segera dibicarakan oleh tim BPJS dan Pemda Bali," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Gusti Bagus Alit Putra di Denpasar, Sabtu.
Ia mengatakan Bali menargetkan pada 2016 sudah mengarah kepada program tersebut dan seluruh masyarakat "Pulau Dewata" diharapkan sudah terdaftar sebagai peserta JKN.
Untuk program JKN tersebut secara khusus akan dibicarakan oleh tim BPJS bersama dengan pemda sehingga secara teknis dapat diinformasikan secara menyeluruh.
Pihaknya menerangkan program pemerintah pusat tersebut masih dalam masa transisi sehingga diharapkan pada 2017 seluruh masyarakat Bali sudah tergabung dalam program itu.
Terkait dengan program tersebut, pihaknya juga melibatkan Dinas Sosial untuk mendata jumlah masyarakat yang betul-betul tidak mampu untuk mendapatkan JKN.
"Dengan melibatkan Dinas Sosial dalam mendata masyarakat tidak mampu itu membantu pemerintah dan BPJS dalam memberikan jaminan kesehatan itu dapat tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan rata-rata masyarakat "Pulau Dewata" memiliki Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang akan diarahkan untuk menjadi anggota JKN.
Namun, untuk pembayaran premi tersebut akan dibahas oleh pemda dan tim BPJS.
"Selama masa transisi ini program JKBM masih tetap berjalan dan anggaran tahun 2015 masih tetap digalakkan," ujarnya.
Ia mengharapkan masyarakat Bali yang mampu membayarkan preminya sendiri mendorong program pemerintah dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN.
"Dalam hal ini tidak semua masyarakat yang memiliki KTP Bali akan dijamin preminya oleh pemerintah untuk program JKN itu," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2015