Jakarta (Antara Bali) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid merespons cepat instruksi
Presiden Joko Widodo terkait upaya pemulangan TKI ilegal di beberapa
negara dengan mengirim tim ke Mesir.
Keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, tim yang dipimpinan Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Pulungan menyempatkan hadir dalam acara peringatan hari migrant international yang di selenggarakan oleh Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kota Kairo, Mesir, Jumat (19/12).
"Selanjutnya pembahasan agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir yang bertempat di Aula Konsuler KBRI Kairo Mesir," kata Lisna.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan BNP2TKI, Kepala Protkons KBRI serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. Pertemuan tersebut juga membahas tentang proses keberangkatan TKI secara nonprosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan.
Dalam kesempatan tersebut, Lisna juga menyempatkan diri mendengar keluh kesah para TKI yang di dominasi oleh TKW.
Dewan Pembina Garda TKI Mesir, Edi Yusuf Chaniago, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan WNI, khususnya TKI di Mesir.
Seperti disampaikan Nusron Wahid sebelumnya, ada sekitar 1,8 juta TKI ilegal yang tersebar di berbagai negara, mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, sidang kabinet memutuskan semua buruh nonprosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan.
Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI Muhammad Syafri berjanji akan menidaklanjuti laporan pihak KBRI Mesir dalam hal menghentikan dan menindak para pelaku Human Trafficking dengan melibatkan pihak Polri.
Adapun pihak KBRI dalam kesempatan tersebut memberikan informasi tentang prosedur kepulangan ke tanah air bagi TKI yang tidak memiliki dokumen dan menghimbau kepada seluruh TKI di Mesir agar segera mengisi formulir lapor diri.
"Sehingga keberadaan TKI di Mesir dapat di ketahui jumlahnya secara pasti serta menegaskan bahwa Mesir adalah bukan negara penempatan TKI," kata Nugroho Yuwono Aribhimo sebagai Kepala Protkons KBRI di Mesir.
Sementara itu, Koordinator Luar Negeri Garda TKI di Mesir Muhammad Ghazali Sirajang menyatakan akan bekerja sama dan mendukung penuh instruksi Presiden Jokowi dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak KBRI di negara masing-masing dalam hal pendataan jumlah TKI non prosedural sehingga target pemulangan secara bertahap bisa terealisasi.(WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu, tim yang dipimpinan Deputi Perlindungan BNP2TKI Lisna Pulungan menyempatkan hadir dalam acara peringatan hari migrant international yang di selenggarakan oleh Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kota Kairo, Mesir, Jumat (19/12).
"Selanjutnya pembahasan agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir yang bertempat di Aula Konsuler KBRI Kairo Mesir," kata Lisna.
Dalam pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan BNP2TKI, Kepala Protkons KBRI serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. Pertemuan tersebut juga membahas tentang proses keberangkatan TKI secara nonprosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan.
Dalam kesempatan tersebut, Lisna juga menyempatkan diri mendengar keluh kesah para TKI yang di dominasi oleh TKW.
Dewan Pembina Garda TKI Mesir, Edi Yusuf Chaniago, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan WNI, khususnya TKI di Mesir.
Seperti disampaikan Nusron Wahid sebelumnya, ada sekitar 1,8 juta TKI ilegal yang tersebar di berbagai negara, mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, sidang kabinet memutuskan semua buruh nonprosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan.
Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI Muhammad Syafri berjanji akan menidaklanjuti laporan pihak KBRI Mesir dalam hal menghentikan dan menindak para pelaku Human Trafficking dengan melibatkan pihak Polri.
Adapun pihak KBRI dalam kesempatan tersebut memberikan informasi tentang prosedur kepulangan ke tanah air bagi TKI yang tidak memiliki dokumen dan menghimbau kepada seluruh TKI di Mesir agar segera mengisi formulir lapor diri.
"Sehingga keberadaan TKI di Mesir dapat di ketahui jumlahnya secara pasti serta menegaskan bahwa Mesir adalah bukan negara penempatan TKI," kata Nugroho Yuwono Aribhimo sebagai Kepala Protkons KBRI di Mesir.
Sementara itu, Koordinator Luar Negeri Garda TKI di Mesir Muhammad Ghazali Sirajang menyatakan akan bekerja sama dan mendukung penuh instruksi Presiden Jokowi dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak KBRI di negara masing-masing dalam hal pendataan jumlah TKI non prosedural sehingga target pemulangan secara bertahap bisa terealisasi.(WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014