Jakarta (Antara Bali) - Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk Keadilan dan
Demokrasi menilai wajah politik di Tanah air saat ini masih maskulin
ditandai dengan sedikitnya perempuan mendapatkan tempat dalam lembaga
politik.
"Dibandingkan periode 2009-2014 jumlah anggota DPR perempuan saat ini menurun, lagi-lagi membuktikan wajah politik kita masih maskulin," kata Staf Divisi Sistem Manajemen Informasi KPI untuk Keadilan dan Demokrasi Hidayatut Thoyyibah di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dari sudut pandang gender, perempuan memang tidak dipersiapkan sejak awal untuk turun ke politik sehingga ketika ada kompetisi seperti pemilihan umum mereka kalah bersaing.
Secara sosial perempuan juga memiliki tugas rangkap dan dalam politik posisinya jauh lebih berat ketimbang laki-laki sehingga sulit bersaing diantara calon legislaatif pria untuk mendapat tempat di DPR," kata dia.
Ia memberi contoh misalnya ada seorang perempuan yang menjadi caleg dan sebelumnya hanya ibu rumah tangga, anggaran yang dialokasikan untuk berkampanye tentu menjadi terbatas karena mengandalkan pemberian suami.
Pada bagian lain pendidikan politik juga belum dilakukan oleh partai sehingga perempuan cenderung diposisikan sebatas memenuhi kuota dan ketentuan yang berlaku, kata dia.
Hidayatut mengatakan terkait kesadaran perempuan untuk memilih perempuan juga perlu dilakukan edukasi dimana pada beberapa tempat yang dilakukan sosialisasi oleh KPI cukup sukses.
"Walaupun jumlah anggota DPR perempuan mengalami penurunan secara kualitas jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya," kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah anggota DPR perempuan periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 17,32 persen turun dibandingkan periode 2009-2014 sebanyak 103 orang. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Dibandingkan periode 2009-2014 jumlah anggota DPR perempuan saat ini menurun, lagi-lagi membuktikan wajah politik kita masih maskulin," kata Staf Divisi Sistem Manajemen Informasi KPI untuk Keadilan dan Demokrasi Hidayatut Thoyyibah di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan dari sudut pandang gender, perempuan memang tidak dipersiapkan sejak awal untuk turun ke politik sehingga ketika ada kompetisi seperti pemilihan umum mereka kalah bersaing.
Secara sosial perempuan juga memiliki tugas rangkap dan dalam politik posisinya jauh lebih berat ketimbang laki-laki sehingga sulit bersaing diantara calon legislaatif pria untuk mendapat tempat di DPR," kata dia.
Ia memberi contoh misalnya ada seorang perempuan yang menjadi caleg dan sebelumnya hanya ibu rumah tangga, anggaran yang dialokasikan untuk berkampanye tentu menjadi terbatas karena mengandalkan pemberian suami.
Pada bagian lain pendidikan politik juga belum dilakukan oleh partai sehingga perempuan cenderung diposisikan sebatas memenuhi kuota dan ketentuan yang berlaku, kata dia.
Hidayatut mengatakan terkait kesadaran perempuan untuk memilih perempuan juga perlu dilakukan edukasi dimana pada beberapa tempat yang dilakukan sosialisasi oleh KPI cukup sukses.
"Walaupun jumlah anggota DPR perempuan mengalami penurunan secara kualitas jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya," kata dia.
Berdasarkan data yang dihimpun jumlah anggota DPR perempuan periode 2014-2019 sebanyak 97 orang atau 17,32 persen turun dibandingkan periode 2009-2014 sebanyak 103 orang. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014