Jakarta (Antara Bali) - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan Presiden terpilih Joko Widodo dapat mengembangkan Sistem Logistik Ikan Nasional sehingga menjangkau seluruh kawasan Indonesia timur.
"Ke depan pada masa pemerintahan kabinet 2014-2019, diharapkan percepatan dalam pengembangan SLIN menjangkau kawasan timur Indonesia juqa sentra-sentra produksi seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan Pasifik," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, untuk 2015, akan diusulkan anggaran sekitar Rp100 milyar menqembanqkan koridor Maluku Utara - Jatim, Maluku - Jatim - Jakarta serta Sulawesi Tenqah - Jatim - DKI Jakarta.
Ia mengemukakan, secara khusus perlu mendapatkan perhatian pembangunan "cold storage" (ruang pendingin) di pulau-pulau kecil yanq jauh dari sentra pendaratan utama misalnya di Ogotua dan Banggai di Sulawesi Tenqah dan Bacan di Maluku Utara.
"Penqembanqan SLIN sangat strategis dalam peningkatan daya saing dan upaya penguatan kedaulatan pangan," katanya.
SLIN, ujar dia, akan berkontribusi positif terhadap pembinaan mutu ikan, mengurangi biaya paska produksi dan meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri serta mengurangi impor ikan bahan baku industri pengolahan.
Saut berpendapat, melalui penguatan logistik di pulau-pulau dan khususnya di kawasan timur Indonesia serta peningkatan jasa transportasi laut, diharapkan akan membantu upaya penanggulangan praktek IUU fishing.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia dengan luas perairan laut 70 persen dari wilayah negara memiliki potensi kelautan khususnya perikanan yang sangat besar ditambah potensi budidaya perikanan darat atau perairan tawar yang tidak kecil.
"Artinya selain potensi kelautan di luar perikanan sangat besar seperti wisata bahari, transportasi laut, industri maritim (perkapalan), pertambangan, energi laut juqa potensi perikanan secara keseluruhan baik perairan laut maupun perairan tawar sangat besar," katanya.
Dirjen P2HP KKP menuturkan, apa yanq dilakukan KKP hanya berupa fasilitasi dan stimulasi pengembanqan SLIN khususnya membangun tahap awal.
Sedangkan ke depan, KKP mengharapkan peran dunia usaha memperluas jangkauan SLIN baik mendanai pembangunan "cold storaqe" dan juga penyediaan jasa pelayaran.
"Pemerintah akan lebih fokus pada perumusan kerangka kebijakan yang mendukung dan sistem insentif. Khusus daerah pulau-pulau atau wilayah terisolasi yang kurang menarik bagi swasta, tentu Pemerintah atau KKP akan mengambil alih pembangunan fasilitas pendingin yanq diperlukan nelayan," paparnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Ke depan pada masa pemerintahan kabinet 2014-2019, diharapkan percepatan dalam pengembangan SLIN menjangkau kawasan timur Indonesia juqa sentra-sentra produksi seperti Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Cina Selatan, Samudera Hindia dan Pasifik," kata Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, untuk 2015, akan diusulkan anggaran sekitar Rp100 milyar menqembanqkan koridor Maluku Utara - Jatim, Maluku - Jatim - Jakarta serta Sulawesi Tenqah - Jatim - DKI Jakarta.
Ia mengemukakan, secara khusus perlu mendapatkan perhatian pembangunan "cold storage" (ruang pendingin) di pulau-pulau kecil yanq jauh dari sentra pendaratan utama misalnya di Ogotua dan Banggai di Sulawesi Tenqah dan Bacan di Maluku Utara.
"Penqembanqan SLIN sangat strategis dalam peningkatan daya saing dan upaya penguatan kedaulatan pangan," katanya.
SLIN, ujar dia, akan berkontribusi positif terhadap pembinaan mutu ikan, mengurangi biaya paska produksi dan meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dalam negeri serta mengurangi impor ikan bahan baku industri pengolahan.
Saut berpendapat, melalui penguatan logistik di pulau-pulau dan khususnya di kawasan timur Indonesia serta peningkatan jasa transportasi laut, diharapkan akan membantu upaya penanggulangan praktek IUU fishing.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia dengan luas perairan laut 70 persen dari wilayah negara memiliki potensi kelautan khususnya perikanan yang sangat besar ditambah potensi budidaya perikanan darat atau perairan tawar yang tidak kecil.
"Artinya selain potensi kelautan di luar perikanan sangat besar seperti wisata bahari, transportasi laut, industri maritim (perkapalan), pertambangan, energi laut juqa potensi perikanan secara keseluruhan baik perairan laut maupun perairan tawar sangat besar," katanya.
Dirjen P2HP KKP menuturkan, apa yanq dilakukan KKP hanya berupa fasilitasi dan stimulasi pengembanqan SLIN khususnya membangun tahap awal.
Sedangkan ke depan, KKP mengharapkan peran dunia usaha memperluas jangkauan SLIN baik mendanai pembangunan "cold storaqe" dan juga penyediaan jasa pelayaran.
"Pemerintah akan lebih fokus pada perumusan kerangka kebijakan yang mendukung dan sistem insentif. Khusus daerah pulau-pulau atau wilayah terisolasi yang kurang menarik bagi swasta, tentu Pemerintah atau KKP akan mengambil alih pembangunan fasilitas pendingin yanq diperlukan nelayan," paparnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014