Washington DC (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono mengatakan proses politik di DPR RI sebagai kemunduran dan
partainya tetap konsisten pada sikap dan pilihan pada pilkada langsung
dengan 10 perbaikian, serta akan menyiapkan gugatan hukum.
"Proses politik di DPR RI seperti saya katakan kemunduran dan saya berjuang secara politik agar demokrasi yang berkembang kita jaga pemilihan langsung dan terus terang harus ada perbaikan yang serius di Undang-Undang dan pelaksanaan, sayang apa yang disampaikan Demokrat ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu Merah Putih maupun PDIP dan koalisinya," katanya dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9) malam atau Jumat siang waktu Jakarta.
"Atas semua itu Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama, kami tetap konsisten pada sikap dan pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, mana yang paling tepat dan relevan," tambahnya.
Yudhoyono berharap capaian demokrasi di Indonesia yang terjadi selama satu dekade tidak mengalami kemunduran hanya karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Di era Kepresidenan saya sebetulnya selain Presiden dan Wapres dipilih langsung juga bupati, wali kota dan gubernur, itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Proses politik di DPR RI seperti saya katakan kemunduran dan saya berjuang secara politik agar demokrasi yang berkembang kita jaga pemilihan langsung dan terus terang harus ada perbaikan yang serius di Undang-Undang dan pelaksanaan, sayang apa yang disampaikan Demokrat ditolak oleh semua fraksi, baik itu kubu Merah Putih maupun PDIP dan koalisinya," katanya dalam keterangan pers di Washington DC, Kamis (25/9) malam atau Jumat siang waktu Jakarta.
"Atas semua itu Partai Demokrat ke depan ini, yang pertama, kami tetap konsisten pada sikap dan pilihan bahwa pilkada yang paling baik adalah pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Sedang kami persiapkan untuk melakukan gugatan hukum, apakah ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, mana yang paling tepat dan relevan," tambahnya.
Yudhoyono berharap capaian demokrasi di Indonesia yang terjadi selama satu dekade tidak mengalami kemunduran hanya karena pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD.
"Saya pribadi tidak ingin ada kemunduran. Di era Kepresidenan saya sebetulnya selain Presiden dan Wapres dipilih langsung juga bupati, wali kota dan gubernur, itu pilihan saya, saya tidak pernah berubah," katanya.
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014