Denpasar (Antara Bali) - Organisasi Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Udayana mengharapkan Pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri), salah satu program unggulan Bali Mandara.
Organisasi itu terdiri atas Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Khlorofil, Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis dan Agroekoteknologi sebelumnya telah menemukan berbagai pelanggaran terkait pelaksanaan Simantri, kata Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unud Made Dwika Wiratama di Denpasar, Kamis.
Berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan Simantri itu dibahas dalam Diskusi Publik Membedah Simantri Bagi Kesejahteraan Petani yang berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama Mandala, Kantor Gubernur Bali, Rabu (24/9).
Pelanggaran yang terjadi di lapangan yang ditemukan organisasi mahasiswa itu antara lain petani menjual sapi bantuan Simantri tanpa ada koordinasi yang dapat menurunkan citra program unggulan Bali Mandata tersebut.
"Sebelum diskusi kami melakukan survei ke sejumlah petani untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami banyak menemukan sapi bantuan yang dijual oleh petani, contohnya beberapa simantri di Denpasar, ujar Made Dwika Wiratama.
Ia mengaku, dalam melakukan survei menemukan sejumlah Gapoktan yang tidak memiliki lahan, sehingga integrasi antara tani-ternak tidak bisa dilaksanakan.
"Karena itu kami ingin agar ada kerja sama antara gapoktan dengan subak sebagai organisasi petani yang ada di Bali," ucapnya.
Selain itu, banyak ditemukan kelompok tani yang mengalami kesulitan menjual hasil tani saat mengalami panen raya. Sebab Simantri hanya memberikan modal untuk melakukan produksi tanpa memberikan informasi pasar terhadap hasil produksi petani.
Ketua LPM Khlorofil, Desak Gede Maya Agrevina menginginkan adanya revolusi paradigma dalam membangun pertanian di Bali.
Ia menyebutkan kini banyak generasi muda yang enggan berkecimpung di sektor pertanian. untuk itu perlu dibangun budaya bertani sejak dini, mengingat petani sekarang umumnya sudah berusia tua.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardana dalam kesempatan terpisah menjelaskan, Pemprov Bali melakukan langkah strategis menuju pertanian organik, sekaligus mewujudkan Pulau Bersih dan Hijau (Bali Clean and Green) dengan mengembangkan Simantri.
Dalam tahun 2014 menambah 100 unit Simantri dengan dukungan dana APBD Bali sebesar Rp20 miliar, meningkat Rp5 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp15 miliar untuk membangun 75 unit.
Masing-masing Simantri mendapat kucuran dana sebesar Rp200 juta yang diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan program pengembangan pertanian dalam arti luas.
Dana itu antara lain diarahkan untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor peternakan yang menekankan pada upaya pembibitan ternak sapi Bali.
Pengembangan Simantri yang digarap sejak tahun 2009 itu hingga kini telah terbentuk 504 Simanteri yang tersebar di tingkat desa pada delapan kabupaten dan satu kota di Bali. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Organisasi itu terdiri atas Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Khlorofil, Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis dan Agroekoteknologi sebelumnya telah menemukan berbagai pelanggaran terkait pelaksanaan Simantri, kata Ketua Himpunan Mahasiswa Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Unud Made Dwika Wiratama di Denpasar, Kamis.
Berbagai pelanggaran terhadap pelaksanaan Simantri itu dibahas dalam Diskusi Publik Membedah Simantri Bagi Kesejahteraan Petani yang berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama Mandala, Kantor Gubernur Bali, Rabu (24/9).
Pelanggaran yang terjadi di lapangan yang ditemukan organisasi mahasiswa itu antara lain petani menjual sapi bantuan Simantri tanpa ada koordinasi yang dapat menurunkan citra program unggulan Bali Mandata tersebut.
"Sebelum diskusi kami melakukan survei ke sejumlah petani untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan. Kami banyak menemukan sapi bantuan yang dijual oleh petani, contohnya beberapa simantri di Denpasar, ujar Made Dwika Wiratama.
Ia mengaku, dalam melakukan survei menemukan sejumlah Gapoktan yang tidak memiliki lahan, sehingga integrasi antara tani-ternak tidak bisa dilaksanakan.
"Karena itu kami ingin agar ada kerja sama antara gapoktan dengan subak sebagai organisasi petani yang ada di Bali," ucapnya.
Selain itu, banyak ditemukan kelompok tani yang mengalami kesulitan menjual hasil tani saat mengalami panen raya. Sebab Simantri hanya memberikan modal untuk melakukan produksi tanpa memberikan informasi pasar terhadap hasil produksi petani.
Ketua LPM Khlorofil, Desak Gede Maya Agrevina menginginkan adanya revolusi paradigma dalam membangun pertanian di Bali.
Ia menyebutkan kini banyak generasi muda yang enggan berkecimpung di sektor pertanian. untuk itu perlu dibangun budaya bertani sejak dini, mengingat petani sekarang umumnya sudah berusia tua.
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali Ida Bagus Wisnuardana dalam kesempatan terpisah menjelaskan, Pemprov Bali melakukan langkah strategis menuju pertanian organik, sekaligus mewujudkan Pulau Bersih dan Hijau (Bali Clean and Green) dengan mengembangkan Simantri.
Dalam tahun 2014 menambah 100 unit Simantri dengan dukungan dana APBD Bali sebesar Rp20 miliar, meningkat Rp5 miliar dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp15 miliar untuk membangun 75 unit.
Masing-masing Simantri mendapat kucuran dana sebesar Rp200 juta yang diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan program pengembangan pertanian dalam arti luas.
Dana itu antara lain diarahkan untuk mendukung pengembangan tanaman pangan, sektor perkebunan, sektor perikanan dan sektor peternakan yang menekankan pada upaya pembibitan ternak sapi Bali.
Pengembangan Simantri yang digarap sejak tahun 2009 itu hingga kini telah terbentuk 504 Simanteri yang tersebar di tingkat desa pada delapan kabupaten dan satu kota di Bali. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014