Jakarta Timur (Antara Bali) - Kalangan pengusaha gas menilai pendistribusian gas elpiji berukuran tiga kilogram tidak tepat sasaran, karena gas bersubsidi itu juga digunakan masyarakat berekonomi kelas atas dan pengusaha.
"Pendistribusian gas tiga kilogram bersubsidi ini tidak tepat sasaran karena manajemen pengelolaan yang tidak profesional dan kurangnya pengawasan oleh pertamina," kata Direktur PT Dwi Karya Mandala, Maya Novita di Jakarta Timur, Rabu.
Menurut dia, saat ini, penjualan tabung gas tiga kilogram dilakukan secara bebas dan siapa saja boleh memiliki, menikmati gas bersubsidi itu.
"Saat ini, toko-toko di kawasan perumahan elit seperti perumahan Rafles, tempat wisata, cibubur dan perumahan elit lainnya serta restoran kelas menengah ke atas menggunakan gas bersubsidi, seharusnya mereka menggunakan gas berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram yang tidak disubsidi pemerintah," ujarnya.
Ia mengatakan, penjualan gas bersubsidi yang dinilai kebablasan ini karena penunjukan agen minyak tanah menjadi agen gas bersubsidi yang belum berpengalaman dalam pengelolaan dan pendistribusian gas tersebut.
"Seharusnya pertamina menunjuk agen-agen gas elpiji yang sudah ada menjadi agen gas elpiji tersebut karena sudah berpengalaman, sehingga pihak pertamina tidak perlu menunjuk agen-agen baru yang belum mengerti dalam pengelolaan penggunaan gas elpiji yang masih baru di masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pihak pertamina, agen gas elpiji non subsidi tidak boleh menjadi agen gas elpiji bersubsidi. Apabila agen gas non subsidi menjadi agen gas bersubsidi harus mengajukan perizinan baru menjual gas bersubsidi itu.
"Seharusnya gas elpiji ini hanya dinikmati masyarakat kurang mampu, sehingga mereka bisa mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.
Menurut dia, apabila kondisi ini terus berlanjut, tanpa pengawasan dan penindakan dari pihak pertamina, maka gas elpiji bersubsidi ini dihapuskan, sehingga tidak ada lagi masyarakat berekonomi mampu mengaku miskin dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memsubsidi masyarakat juga berkurang.
"Kalau dulu pembagian tabung gas tiga kilogram ini dilakukan secara ketat, namun sekarang penjualan tabung gas bersubsidi dilakukan secara bebas dan siapa saja bisa menikmati gas bersubsidi itu, karena semua orang mesti berhitung dan mencari bahan bakar untuk memasak yang lebih murah," ujarnya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Pendistribusian gas tiga kilogram bersubsidi ini tidak tepat sasaran karena manajemen pengelolaan yang tidak profesional dan kurangnya pengawasan oleh pertamina," kata Direktur PT Dwi Karya Mandala, Maya Novita di Jakarta Timur, Rabu.
Menurut dia, saat ini, penjualan tabung gas tiga kilogram dilakukan secara bebas dan siapa saja boleh memiliki, menikmati gas bersubsidi itu.
"Saat ini, toko-toko di kawasan perumahan elit seperti perumahan Rafles, tempat wisata, cibubur dan perumahan elit lainnya serta restoran kelas menengah ke atas menggunakan gas bersubsidi, seharusnya mereka menggunakan gas berukuran 12 kilogram dan 50 kilogram yang tidak disubsidi pemerintah," ujarnya.
Ia mengatakan, penjualan gas bersubsidi yang dinilai kebablasan ini karena penunjukan agen minyak tanah menjadi agen gas bersubsidi yang belum berpengalaman dalam pengelolaan dan pendistribusian gas tersebut.
"Seharusnya pertamina menunjuk agen-agen gas elpiji yang sudah ada menjadi agen gas elpiji tersebut karena sudah berpengalaman, sehingga pihak pertamina tidak perlu menunjuk agen-agen baru yang belum mengerti dalam pengelolaan penggunaan gas elpiji yang masih baru di masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pihak pertamina, agen gas elpiji non subsidi tidak boleh menjadi agen gas elpiji bersubsidi. Apabila agen gas non subsidi menjadi agen gas bersubsidi harus mengajukan perizinan baru menjual gas bersubsidi itu.
"Seharusnya gas elpiji ini hanya dinikmati masyarakat kurang mampu, sehingga mereka bisa mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.
Menurut dia, apabila kondisi ini terus berlanjut, tanpa pengawasan dan penindakan dari pihak pertamina, maka gas elpiji bersubsidi ini dihapuskan, sehingga tidak ada lagi masyarakat berekonomi mampu mengaku miskin dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memsubsidi masyarakat juga berkurang.
"Kalau dulu pembagian tabung gas tiga kilogram ini dilakukan secara ketat, namun sekarang penjualan tabung gas bersubsidi dilakukan secara bebas dan siapa saja bisa menikmati gas bersubsidi itu, karena semua orang mesti berhitung dan mencari bahan bakar untuk memasak yang lebih murah," ujarnya. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014