Denpasar (Antara Bali) - Lima negara di ASEAN menandatangani deklarasi "Transforming Women`s Political Participation into Active Citizens in Southeast Asia" sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kancah politik.
"Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Pilipina, Kamboja dan Timor Leste. Selama ini aktivitas politik perempuan di lima negara tersebut masih berjuang meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih dan harus membuktikan mampu duduk di parlemen," kata Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari di Kuta, Bali, Selasa.
Ia mengatakan anggota jaringan tersebut menyadari bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik adalah penting pada peningkatan kesetaraan gender, kebebasan, HAM dan demokrasi secara menyeluruh.
"Mereka juga mendesak agar pembangunan berkelanjutan dan kedamaian dapat diraih dengan memastikan adanya partisipasi perempuan dalam bidang politik," katanya.
Deklarasi ini juga meminta adanya tindakan di beberapa area, termasuk keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan politik melalui perwakilan langsung atau yang dipilih secara bebas.
Begitu juga peningkatan akses bagi politikus perempuan untuk mengambil posisi pemimpin dan pembuat keputusan, membangun kondisi yang memungkinkan bagi politikus perempuan agar secara aktif menyuarakan hak-hak politiknya.
"Mereka harus mampu mengubah paradigma yang akan membantu perempuan untuk menjadi pemimpin atau mitra setara dengan laki-laki di masyarakat Asia Tenggara," katanya.
Direktur dan Departemen Perlindungan Hukum Kementerian Urusan Perempuan Kamboja Keth Mardy mengatakan di Kamboja ada faktor sosial atau sejenis sosio budaya tradisional yang menyebabkan perempuan harus menghadapi beban ganda, yakni kewajiban rumah tangga dan profesional.
"Politikus perempuan di negara kami juga menghadapi diskriminasi dan kurangnya dukungan politik dan finansial," katanya.
Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, bahwa perempuan sasaran empuk apabila berhubungan dengan perusakan nama baik, kekerasan seksual dan hal itu tantangan nyata dan berat.
"Kondisi tersebut berkontribusi terhadap ketidakhadiran kebijakan dan hukum pro-gender, mengakibatkan ketidaksamaan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan," katanya.
Pertemuan bertema "Women in Polical Leadership in Southeast Asia" selama dua hari itu dihadiri sedikitnya 80 tokoh perwakilan perempuan dari lima negara tersebut. Mereka membahas dan mencari solusi agar kaum perempuan mampu meningkatkan kesetaraan gender. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Kelima negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Pilipina, Kamboja dan Timor Leste. Selama ini aktivitas politik perempuan di lima negara tersebut masih berjuang meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih dan harus membuktikan mampu duduk di parlemen," kata Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari di Kuta, Bali, Selasa.
Ia mengatakan anggota jaringan tersebut menyadari bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik adalah penting pada peningkatan kesetaraan gender, kebebasan, HAM dan demokrasi secara menyeluruh.
"Mereka juga mendesak agar pembangunan berkelanjutan dan kedamaian dapat diraih dengan memastikan adanya partisipasi perempuan dalam bidang politik," katanya.
Deklarasi ini juga meminta adanya tindakan di beberapa area, termasuk keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan politik melalui perwakilan langsung atau yang dipilih secara bebas.
Begitu juga peningkatan akses bagi politikus perempuan untuk mengambil posisi pemimpin dan pembuat keputusan, membangun kondisi yang memungkinkan bagi politikus perempuan agar secara aktif menyuarakan hak-hak politiknya.
"Mereka harus mampu mengubah paradigma yang akan membantu perempuan untuk menjadi pemimpin atau mitra setara dengan laki-laki di masyarakat Asia Tenggara," katanya.
Direktur dan Departemen Perlindungan Hukum Kementerian Urusan Perempuan Kamboja Keth Mardy mengatakan di Kamboja ada faktor sosial atau sejenis sosio budaya tradisional yang menyebabkan perempuan harus menghadapi beban ganda, yakni kewajiban rumah tangga dan profesional.
"Politikus perempuan di negara kami juga menghadapi diskriminasi dan kurangnya dukungan politik dan finansial," katanya.
Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, bahwa perempuan sasaran empuk apabila berhubungan dengan perusakan nama baik, kekerasan seksual dan hal itu tantangan nyata dan berat.
"Kondisi tersebut berkontribusi terhadap ketidakhadiran kebijakan dan hukum pro-gender, mengakibatkan ketidaksamaan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan," katanya.
Pertemuan bertema "Women in Polical Leadership in Southeast Asia" selama dua hari itu dihadiri sedikitnya 80 tokoh perwakilan perempuan dari lima negara tersebut. Mereka membahas dan mencari solusi agar kaum perempuan mampu meningkatkan kesetaraan gender. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014