Palembang (Antara Bali) - Mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sekarang ini
sudah diserahkan ke pemerintah tingkat kabupaten dan kota.
Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, di Palembang, Jumat, mengatakan bahwa urusan mencetak KTP elektronik itu telah diserahkan ke daerah.
Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu menyerahkan kepada daerah dalam pembuatan kartu tanda pengenal tersebut, kata dia.
Jadi dalam mencetak kartu tersebut diserahkan ke kabupaten dan kota supaya produksinya semakin cepat karena tidak lagi melalui Jakarta.
Untuk mendukung dalam mencetak kartu tersebut, menurut dia, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan alat-alat terutama alat percetakan ke kabupaten dan kota.
Dengan diserahkannya pembuatan fisik KTP elektronik ke kabupaten dan kota tersebut bila ada pergantian segera dapat dilaksanakan.
Selain itu pelayanan akan semakin maksimal karena tidak lagi menunggu dari pemerintah pusat, ujar dia.
Mengenai pendanaan pembuatan KTP itu sendiri masih dari APBN dan daerah hanya melaksanakan, kata dia.
Anggarannya direncanakan dilaksanakan melalui APBN perubahan sehingga akhir tahun 2014 sudah terealisasi. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Edward Candra, di Palembang, Jumat, mengatakan bahwa urusan mencetak KTP elektronik itu telah diserahkan ke daerah.
Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu menyerahkan kepada daerah dalam pembuatan kartu tanda pengenal tersebut, kata dia.
Jadi dalam mencetak kartu tersebut diserahkan ke kabupaten dan kota supaya produksinya semakin cepat karena tidak lagi melalui Jakarta.
Untuk mendukung dalam mencetak kartu tersebut, menurut dia, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan alat-alat terutama alat percetakan ke kabupaten dan kota.
Dengan diserahkannya pembuatan fisik KTP elektronik ke kabupaten dan kota tersebut bila ada pergantian segera dapat dilaksanakan.
Selain itu pelayanan akan semakin maksimal karena tidak lagi menunggu dari pemerintah pusat, ujar dia.
Mengenai pendanaan pembuatan KTP itu sendiri masih dari APBN dan daerah hanya melaksanakan, kata dia.
Anggarannya direncanakan dilaksanakan melalui APBN perubahan sehingga akhir tahun 2014 sudah terealisasi. (WDY)
Editor : I Gusti Bagus Widyantara
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014