Denpasar (Antara Bali) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mendesak pemerintah kabupaten/kota di Pulau Dewata segera membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial karena pada 2014 diprediksi terjadi peningkatan frekuensi gangguan keamanan.
"Tahun ini sebagai tahun politik yang sudah pasti sarat kepentingan antarindividu, kelompok, maupun parpol, sehingga kami prediksi gesekan yang menyebabkan pecahnya konflik akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah beserta instansi terkait," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gede Putu Jaya Suartama di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial itu sejalan dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 dan sudah diperbaharui dengan Inpres No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Semestinya, ucap dia, tim terpadu sudah harus terbentuk pada 2013. Hanya saja di Bali dari sembilan kabupaten/kota, baru tujuh kabupaten yang sudah membentuk tim tersebut yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Sedangkan Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem, hingga saat ini masih dalam proses.
"Tim terpadu penanganan konflik sosial itu di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota, sedangkan struktur yang lainnya melibatkan unsur Polres, Kodim, Kejari, Kesbangpol dan Bappeda. Karena namanya tim terpadu, seandainya ada permasalahan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota maka harus diinformasikan ke provinsi dan penanganannya akan dibantu oleh gubernur," ucapnya.
Demikian juga ketika di tingkat provinsi tidak dapat diselesaikan juga, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih di bawah komando Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam).
"Dengan dibentuknya tim terpadu tersebut, maka selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan rencana operasi dan rencana aksi daerah, termasuk di dalamnya penyiapan standar operasional prosedur penanganan gangguan keamanan," katanya di sela-sela Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Sosial itu.
Jaya Suartama berpandangan, secara umum konflik sosial yang rentan terjadi di Bali terkait masalah sengketa tapal batas, gesekan antarormas, hingga konflik adat. Di tengah situasi tahun politik ini, bisa saja kepentingan politik menunggangi tiga kerentanan tersebut.
"Melalui acara ini, sekaligus sebagai bentuk untuk menyamakan persepsi betapa pentingnya tim terpadu itu dan upaya kita bersama untuk mengantisipasi, deteksi dini dan meredam supaya tidak pecah konflik. Permasalahan apapun haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan oleh tim terpadu," katanya.
Acara bintek tersebut juga menghadirkan narasumber Deputi V Kemenpolhukam Irjen (Pol) Bambang Suparno dengan peserta bintek yang berasal dari unsur TNI/Polri, Kesbangpol, Kejaksaan, Bappeda dan sebagainya. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Tahun ini sebagai tahun politik yang sudah pasti sarat kepentingan antarindividu, kelompok, maupun parpol, sehingga kami prediksi gesekan yang menyebabkan pecahnya konflik akan lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah beserta instansi terkait," kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gede Putu Jaya Suartama di Denpasar, Kamis.
Ia mengemukakan, pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial itu sejalan dengan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2013 dan sudah diperbaharui dengan Inpres No 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
Semestinya, ucap dia, tim terpadu sudah harus terbentuk pada 2013. Hanya saja di Bali dari sembilan kabupaten/kota, baru tujuh kabupaten yang sudah membentuk tim tersebut yakni Kabupaten Jembrana, Tabanan, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Sedangkan Kota Denpasar dan Kabupaten Karangasem, hingga saat ini masih dalam proses.
"Tim terpadu penanganan konflik sosial itu di tingkat kabupaten/kota diketuai oleh bupati/wali kota, sedangkan struktur yang lainnya melibatkan unsur Polres, Kodim, Kejari, Kesbangpol dan Bappeda. Karena namanya tim terpadu, seandainya ada permasalahan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten/kota maka harus diinformasikan ke provinsi dan penanganannya akan dibantu oleh gubernur," ucapnya.
Demikian juga ketika di tingkat provinsi tidak dapat diselesaikan juga, maka pemerintah pusat yang akan mengambil alih di bawah komando Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam).
"Dengan dibentuknya tim terpadu tersebut, maka selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan rencana operasi dan rencana aksi daerah, termasuk di dalamnya penyiapan standar operasional prosedur penanganan gangguan keamanan," katanya di sela-sela Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Sosial itu.
Jaya Suartama berpandangan, secara umum konflik sosial yang rentan terjadi di Bali terkait masalah sengketa tapal batas, gesekan antarormas, hingga konflik adat. Di tengah situasi tahun politik ini, bisa saja kepentingan politik menunggangi tiga kerentanan tersebut.
"Melalui acara ini, sekaligus sebagai bentuk untuk menyamakan persepsi betapa pentingnya tim terpadu itu dan upaya kita bersama untuk mengantisipasi, deteksi dini dan meredam supaya tidak pecah konflik. Permasalahan apapun haruslah dilaporkan dan dikomunikasikan oleh tim terpadu," katanya.
Acara bintek tersebut juga menghadirkan narasumber Deputi V Kemenpolhukam Irjen (Pol) Bambang Suparno dengan peserta bintek yang berasal dari unsur TNI/Polri, Kesbangpol, Kejaksaan, Bappeda dan sebagainya. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014