Gianyar (Antara Bali)- Gerakan Solidaritas Sosial (Gasos) Bali menyesalkan pemerintahan kabupaten Bangli yang dipimpin Bupati Agung Bharata dan Wabup I Made Mahayastra yang belum bisa memberikan solusi pemecatan tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Gianyar.
"Sebanyak 1.300 tenaga kontrak dipecat dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam perekrutan," kata Ketua Gasos Bali, I Wayan Sudira di Gianyar, Kamis.
Ia mengatakan, hingga kini keberadaan ribuan tenaga kontrak belum jelas kesinambungan, ada yang masih bekerja dan sebagian beralih ke pekerjaan lain.
"Kami sangat menyesalkan sikap-sikap dari kepemerintahan pasangan Bupati Bharata dan Wakil Bupati I Made Mahayastra," kata I Wayan Sudira.
Ia mengingatkan, sebagai pemimpin hendaknya mampu memberikan solusi jangan asal pecat, mengingat mereka juga membutuhkan kehidupan yang layak.
Pria asal Desa Batuan, Kecamatan Sukawati itu mempertanyakan sejumlah tenaga kontrak yang masih bekerja, karena mereka bekerja tidak dapat nafkah. Terus dari mana mereka dapat nafkah selama ini.
"Semuanya jadi enggak jelas, kami harap pemerintah segera menyelesaikan masalah itu karena bisa menjadi api dalam sekam," katanya. (*/DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014
"Sebanyak 1.300 tenaga kontrak dipecat dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam perekrutan," kata Ketua Gasos Bali, I Wayan Sudira di Gianyar, Kamis.
Ia mengatakan, hingga kini keberadaan ribuan tenaga kontrak belum jelas kesinambungan, ada yang masih bekerja dan sebagian beralih ke pekerjaan lain.
"Kami sangat menyesalkan sikap-sikap dari kepemerintahan pasangan Bupati Bharata dan Wakil Bupati I Made Mahayastra," kata I Wayan Sudira.
Ia mengingatkan, sebagai pemimpin hendaknya mampu memberikan solusi jangan asal pecat, mengingat mereka juga membutuhkan kehidupan yang layak.
Pria asal Desa Batuan, Kecamatan Sukawati itu mempertanyakan sejumlah tenaga kontrak yang masih bekerja, karena mereka bekerja tidak dapat nafkah. Terus dari mana mereka dapat nafkah selama ini.
"Semuanya jadi enggak jelas, kami harap pemerintah segera menyelesaikan masalah itu karena bisa menjadi api dalam sekam," katanya. (*/DWA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2014