Denpasar (Antara Bali) - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali meminta kejelasan kepada Bawaslu Pusat dan DPR terkait dengan dana yang akan dialokasikan dari APBN untuk pembiayaan relawan pengawas di setiap tempat pemungutan suara pada Pemilu 2014.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Selasa, mengatakan Komisi II DPR sudah menyetujui anggaran untuk mendanai relawan pengawas di setiap TPS. Akan tetapi, katanya, hingga saat ini dana tersebut belum cair.
"Untuk anggaran Bawaslu di seluruh Indonesia, kami baru dengar sekitar Rp900 miliar untuk pengawasan di tiap TPS di seluruh Indonesia. Tetapi itu dianggarakan melalui APBN, kami hanya bisa menerima dan tetap mendesak agar relawan pengawas pemilu ini bisa didanai sehingga nanti bisa melakukan pengawasan saat pemilu," katanya.
Menurut dia, TPS merupakan tempat yang paling rawan kecurangan dan rawan konflik saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, katanya, hal yang penting di setiap TPS adalah ditempatkan satu pengawas.
"Jumlah relawan pengawas di Bali nanti totalnya 8.094 orang, menyesuaikan dengan jumlah semua TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota," katanya.
Rudia juga mengemukakan bahwa relawan tersebut akan bertugas mulai dari tahapan distribusi logistik pemilu, waktu pencoblosan, hingga penghitungan suara.
Dalam pelaksanaan tugas, katanya, relawan pengawas akan berkoordinasi dengan petugas pengawas lapangan (PPL) karena mereka yang bersentuhan langsung dengan situasi di lapangan.
"Relawan kami jika dianalogikan saat pelaksanaan Pileg 2014 tidak boleh berkedip karena paling besar potensi kecurangan itu di tingkat TPS," katanya.
Pihaknya optimistis potensi kecurangan Pemilu 2014 di Bali dapat diminimalisasi mengingat sudah ada relawan pengawas di setiap TPS, ada para saksi, dan PPL. "Tentu saja hal ini harus dibarengi oleh niatan baik dari semua komponen," ujar Rudia.
Daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2014 di Provinsi Bali berdasarkan hasil perbaikan yang terakhir menjadi 2.938.377 pemilih. Dari jumlah tersebut pemilih laki-laki 1.456.834 orang dan perempuan 1.481.543 orang. (LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia di Denpasar, Selasa, mengatakan Komisi II DPR sudah menyetujui anggaran untuk mendanai relawan pengawas di setiap TPS. Akan tetapi, katanya, hingga saat ini dana tersebut belum cair.
"Untuk anggaran Bawaslu di seluruh Indonesia, kami baru dengar sekitar Rp900 miliar untuk pengawasan di tiap TPS di seluruh Indonesia. Tetapi itu dianggarakan melalui APBN, kami hanya bisa menerima dan tetap mendesak agar relawan pengawas pemilu ini bisa didanai sehingga nanti bisa melakukan pengawasan saat pemilu," katanya.
Menurut dia, TPS merupakan tempat yang paling rawan kecurangan dan rawan konflik saat pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, katanya, hal yang penting di setiap TPS adalah ditempatkan satu pengawas.
"Jumlah relawan pengawas di Bali nanti totalnya 8.094 orang, menyesuaikan dengan jumlah semua TPS yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota," katanya.
Rudia juga mengemukakan bahwa relawan tersebut akan bertugas mulai dari tahapan distribusi logistik pemilu, waktu pencoblosan, hingga penghitungan suara.
Dalam pelaksanaan tugas, katanya, relawan pengawas akan berkoordinasi dengan petugas pengawas lapangan (PPL) karena mereka yang bersentuhan langsung dengan situasi di lapangan.
"Relawan kami jika dianalogikan saat pelaksanaan Pileg 2014 tidak boleh berkedip karena paling besar potensi kecurangan itu di tingkat TPS," katanya.
Pihaknya optimistis potensi kecurangan Pemilu 2014 di Bali dapat diminimalisasi mengingat sudah ada relawan pengawas di setiap TPS, ada para saksi, dan PPL. "Tentu saja hal ini harus dibarengi oleh niatan baik dari semua komponen," ujar Rudia.
Daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2014 di Provinsi Bali berdasarkan hasil perbaikan yang terakhir menjadi 2.938.377 pemilih. Dari jumlah tersebut pemilih laki-laki 1.456.834 orang dan perempuan 1.481.543 orang. (LHS)
Editor : Ni Luh Rhismawati
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013