Tabanan (Antara Bali) - Polda Bali kembali mengarahkan penyidiknya ke lingkungan Pemkab Tabanan. Kali ini objek penyelidikannya menyangkut penggunaan dana promosi wisata ke luar negeri pada 2009 lalu.
Penggunaan dana promosi tersebut diduga fiktif, lantaran dianggarkan pada pos yang berbeda dengan nilai yang sama yakni Rp 600 juta, demikian informasi yang diperoleh Antara Kamis.
Dua pihak yang mengganggarkan dana sebesar itu antara lain manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot saat itu yang kebetulan punya program tersebut. Sedangkan pihak lainnya yang menganggarkan ada di lingkungan Pemkab Tabanan.
Sedangkan negara yang menjadi sasaran promosi saat itu adalah China dan Selandia Baru pada tahun 2009 lalu.
Dari dua sumber pendanaan itu, penganggaran oleh Pemkab justru sedang menjadi fokus penyelidikan. Ini karena anggaran promosi itu sudah dialokasikan oleh manajemen DTW Tanah Lot.
Selain itu dalam program tersebut ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Karena dana promosi yang dipakai bersumber dari anggaran infrastruktur.
Informasi mengenai adanya penyelidikan tersebut bukan sekedar isapan jempol. Pasalnya, penyidik Polda sudah meminta keterangan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab pada pekan lalu.
Pejabat yang diklarifikasi tersebut antara lain, Kepala Bappeda Ida Bagus Wiratmaja, Kepala Dispenda I Nyoman Sudarma, Kepala Disbudpar I Wayan Adnyana, dan Kepala Dishubkominfo Agus Harta Wiguna.
Dari empat pejabat yang dimintai keterangannya itu, tiga orang di antaranya membenarkan kehadiran penyidik Polda mengenai hal tersebut.
Mereka antara lain Wiratmaja, Adnyana, dan Agus Harta Wiguna. Sedangkan Sudarma yang dihubungi belum bisa dimintai keterangannya. Karena ponselnya tidak aktif.
Baik dari Wiratmaja, Adnyana, maupun Agus Harta Wiguna memberikan keterangan yang tidak jauh beda. Mereka membenarkan bahwa sempat dimintai keterangan di Bappeda pada 29 Oktober lalu atau sebelum Hari raya Kuningan. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
Penggunaan dana promosi tersebut diduga fiktif, lantaran dianggarkan pada pos yang berbeda dengan nilai yang sama yakni Rp 600 juta, demikian informasi yang diperoleh Antara Kamis.
Dua pihak yang mengganggarkan dana sebesar itu antara lain manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot saat itu yang kebetulan punya program tersebut. Sedangkan pihak lainnya yang menganggarkan ada di lingkungan Pemkab Tabanan.
Sedangkan negara yang menjadi sasaran promosi saat itu adalah China dan Selandia Baru pada tahun 2009 lalu.
Dari dua sumber pendanaan itu, penganggaran oleh Pemkab justru sedang menjadi fokus penyelidikan. Ini karena anggaran promosi itu sudah dialokasikan oleh manajemen DTW Tanah Lot.
Selain itu dalam program tersebut ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Karena dana promosi yang dipakai bersumber dari anggaran infrastruktur.
Informasi mengenai adanya penyelidikan tersebut bukan sekedar isapan jempol. Pasalnya, penyidik Polda sudah meminta keterangan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab pada pekan lalu.
Pejabat yang diklarifikasi tersebut antara lain, Kepala Bappeda Ida Bagus Wiratmaja, Kepala Dispenda I Nyoman Sudarma, Kepala Disbudpar I Wayan Adnyana, dan Kepala Dishubkominfo Agus Harta Wiguna.
Dari empat pejabat yang dimintai keterangannya itu, tiga orang di antaranya membenarkan kehadiran penyidik Polda mengenai hal tersebut.
Mereka antara lain Wiratmaja, Adnyana, dan Agus Harta Wiguna. Sedangkan Sudarma yang dihubungi belum bisa dimintai keterangannya. Karena ponselnya tidak aktif.
Baik dari Wiratmaja, Adnyana, maupun Agus Harta Wiguna memberikan keterangan yang tidak jauh beda. Mereka membenarkan bahwa sempat dimintai keterangan di Bappeda pada 29 Oktober lalu atau sebelum Hari raya Kuningan. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013