Denpasar (Antara Bali) - Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta akan menyelidiki keberadaan tanah aset Pemerintah Provinsi Bali yang digunakan oleh Hotel Bali Hyatt Sanur di Kota Denpasar.
"Saya mendapat kabar bahwa aset Pemerintah Provinsi Bali digunakan oleh Hotel Bali Hyatt Sanur. Soal itu saya akan tanyakan dulu ke eksekutif," kata Parta seusai menerima karyawan Hotel Bali Hyatt yang mengadukan nasibnya karena di-PHK oleh manajemen hotel itu di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, terkait informasi dan kabar tersebut pihaknya akan menanyakan kepada Biro Aset Sekprov Bali.
"Jika informasi itu benar, bahkan kabarnya tanah tersebut berstatus hak guna bangunan (HGB) yang dimanfaatkan untuk lobi dan areal parkir hotel itu, kami akan tindak lanjuti dengan proses hukum," ujarnya.
Parta mengaku terkait informasi itu akan segera ditindaklanjuti kebenaran dari pemanfaatan tanah aset Pemprov Bali.
"Tunggu dulu berikan kami kesempatan untuk mencari data kebenaran informasi yang saya dapatkan. Persoalan ini jangan dikait-kaitkan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel bersangkutan lantaran hotel tersebut mau direnovasi," kata politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar. (WRA)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Saya mendapat kabar bahwa aset Pemerintah Provinsi Bali digunakan oleh Hotel Bali Hyatt Sanur. Soal itu saya akan tanyakan dulu ke eksekutif," kata Parta seusai menerima karyawan Hotel Bali Hyatt yang mengadukan nasibnya karena di-PHK oleh manajemen hotel itu di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, terkait informasi dan kabar tersebut pihaknya akan menanyakan kepada Biro Aset Sekprov Bali.
"Jika informasi itu benar, bahkan kabarnya tanah tersebut berstatus hak guna bangunan (HGB) yang dimanfaatkan untuk lobi dan areal parkir hotel itu, kami akan tindak lanjuti dengan proses hukum," ujarnya.
Parta mengaku terkait informasi itu akan segera ditindaklanjuti kebenaran dari pemanfaatan tanah aset Pemprov Bali.
"Tunggu dulu berikan kami kesempatan untuk mencari data kebenaran informasi yang saya dapatkan. Persoalan ini jangan dikait-kaitkan dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel bersangkutan lantaran hotel tersebut mau direnovasi," kata politikus asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar. (WRA)
Editor : I Gede Wira Suryantala
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013