Denpasar (Antara Bali) - PT Praja Bali Taksi, Blue Bird Group, yang mengoperasikan Bali Taksi, Selasa minta perlindungan ke Poltabes Denpasar menyusul unjuk rasa kelompok taksi lain dan terjadinya tindakan anarkhis.
Pihak Bali Taksi merasa takut terhadap aksi unjuk rasa sopir taksi yang tergabung dalam Paguyuban Jasa Wisata Bali (PJWB), yang juga melakukan penyisiran terhadap pengoperasian Bali Taksi seperti terjadi di Sesetan, Denpasar, disertai tindakan perusakan.
Humas Bali Taksi/Blue Bird Group Nyoman Mertadi menjelaskan, permintaan perlindungan terutama dilatarbelakangi oleh aksi anarkis belakangan ini yang menyasar armada milik perusahaannya.
"Para sopir kami ketakutan, karena aksi yang dilakukan oleh PJWB, Senin (15/2), diwarnai tindakan 'sweeping'. Penumpang taksi kami dipaksa turun oleh para pendemo," ujarnya.
Tindakan main hakim sendiri itu, katanya, membuat sopir Bali Taksi secara psikologis ketakutan, sehingga pengoperasian taksi menjadi terhambat.
Nyoman Mertadi menyerahkan sepenuhnya persoalan keamanan taksinya itu kepada aparat kepolisian dan berharap semua pihak bisa menahan diri menunggu hasil kajian Pemprov bersama DPRD Bali.
Kapoltabes Denpasar Komisaris Besar Polisi Gde Alit Widana, membenarkan adanya permintaan dari pihak Bali Taksi/Blue Bird dalam kaitan pengamanan taksi dan para awak kendaraan tersebut.
Permintaan itu, kata Kapoltabes, juga meliputi pengamanan dua pul kendaraan Bali Taksi/Blue Bird di Jimbaran, Kabupaten Badung dan Sesetan, Kota Denpasar.
Atas permintaan tersebut, Kapoltabes menyatakan telah menempatkan anggotanya di masing-masing pul taksi tersebut. Sedangkan di jalan-jalan, akan dipantau oleh petugas patroli yang selalu siaga.
"Bila terdapat insiden, petugas di lapangan bisa langsung menghubungi unit reaksi cepat (Quick Response) di Poltabes," katanya.
Sementara itu, polemik pertaksian yang memicu kisruh disesalkan oleh kalangan anggota DPRD Bali.
Anggota Komisi II DPRD Bali Anak Agung Gde Agung Bharata mengatakan, ke depan pihaknya berharap Pemprov bisa memikirkan kesejahteraan para sopir taksi, agar tidak sampai terjadi kecemburuan sosial.
"Jangan meniru negara kapitalis, dimana taksi dimiliki oleh pemodal. Kita harus terapkan pendekatan ekonomi kerakyatan, yakni melibatkan awak kendaraan sebagai pemilik," kata mantan Bupati Gianyar itu.
Dikatakan, keinginan itu bisa terwujud, apabila sopir taksi dapat membentuk koperasi yang dikelola sendiri.
Untuk merealisasikan hal itu, katanya, DPRD Bali sudah melakukan penjajakan bersama pihak eksekutif.
"Tapi ini perlu sumber daya manusia yang kuat. Kita akan siapkan aturan dan mekanismenya agar tidak timbul kisruh berkepanjangan," katanya.(*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2010