Denpasar (Antara Bali) - Guru besar Fakultas Hukum Universitas Udayana (Unud) Prof Dr I Gusti Ngurah Wairocana mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji kepala daerah sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja.
"Dengan meningkatnya gaji, kami harapkan para kepala daerah dapat melaksanakan tugas melayani masyarakat lebih baik lagi," katanya yang juga Dekan Fakultas Hukum Unud itu di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, sesungguhnya seorang kepala daerah sebagai pejabat publik tidak sedikit harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi permintaan sumbangan dari masyarakat.
"Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menaikkan gaji kepala daerah, karena adanya pengeluaran di luar yang formal," katanya.
Wairocana menambahkan, walaupun gaji kepala daerah dinaikkan, kebijakan ini tidak menjamin mereka akan bebas dari tindakan korupsi.
"Korupsi itu persoalan integritas moral, berapapun diberikan tunjangan dan gaji dinaikkan, jika integritas moralnya sudah tidak bagus dan memiliki mentalitas korup, tentu dia akan tetap melakukan korupsi," katanya.
Meskipun tidak diberikan tunjangan, lanjut dia, jika pejabat sudah memiliki mentalitas pengabdian pastilah tidak akan melakukan tindakan yang merugikan negara. "Kami meyakini sesungguhnya masih banyak kepala daerah yang baik, hanya tidak terpublikasi di media," ujarnya. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dengan meningkatnya gaji, kami harapkan para kepala daerah dapat melaksanakan tugas melayani masyarakat lebih baik lagi," katanya yang juga Dekan Fakultas Hukum Unud itu di Denpasar, Minggu.
Menurut dia, sesungguhnya seorang kepala daerah sebagai pejabat publik tidak sedikit harus mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi permintaan sumbangan dari masyarakat.
"Ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sehingga menaikkan gaji kepala daerah, karena adanya pengeluaran di luar yang formal," katanya.
Wairocana menambahkan, walaupun gaji kepala daerah dinaikkan, kebijakan ini tidak menjamin mereka akan bebas dari tindakan korupsi.
"Korupsi itu persoalan integritas moral, berapapun diberikan tunjangan dan gaji dinaikkan, jika integritas moralnya sudah tidak bagus dan memiliki mentalitas korup, tentu dia akan tetap melakukan korupsi," katanya.
Meskipun tidak diberikan tunjangan, lanjut dia, jika pejabat sudah memiliki mentalitas pengabdian pastilah tidak akan melakukan tindakan yang merugikan negara. "Kami meyakini sesungguhnya masih banyak kepala daerah yang baik, hanya tidak terpublikasi di media," ujarnya. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013