Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari mengatakan kehadiran Perumda Pangan dapat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dalam jangka panjang.
"Kita berupaya untuk bisa meningkatkan upaya pengendalian jangka panjang dengan menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan Perumda Pangan dan bahkan beberapa perumda sudah masuk anggota tim pengendalian inflasi daerah," kata Diah Utari di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pengendalian inflasi dengan melakukan operasi pasar dan menggelar pasar murah merupakan upaya pengendalian inflasi jangka pendek. Sedangkan keterlibatan Perumda Pangan merupakan upaya pengendalian inflasi jangka panjang.
"Bahkan sejumlah Perumda Pangan juga sudah masuk ke hulu dengan menjalin kontrak dengan petani sehingga dapat dijamin pasokan bahan pangan, untuk dijual kembali kepada pedagang lainnya," ujar Diah Utari.
Baca juga: Sekda Bali minta seluruh kabupaten dan kota bentuk perumda pangan
Perumda yang bergerak di sektor pangan dapat berperan dalam pengendalian inflasi di daerah, seperti sebagai "offtaker" atau pembeli produk pertanian, pelaksana kerja sama antardaerah, dan mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar.
"Dengan adanya kerja sama dengan Perumda Pangan diharapkan dari sisi petani ada jaminan pasar untuk produk-produk pertanian. Perumda sekaligus menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi dan jaminan ketersediaan stok," ucapnya.
Perumda Pangan, lanjut Diah Utari, juga sudah berperan aktif melalui operasi pasar dan membuka gerai inflasi. Gerai inflasi menjual barang-barang yang dapat menjadi referensi bagi pedagang lain di pasar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Bali (Kota Denpasar dan Kota Singaraja) pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,77 persen(yoy), tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1 persen.
Sebagian besar kelompok komoditas mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2023, dengan andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok pendidikan serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Baca juga: DKPP Buleleng dan Perumda Swatantra perkuat cadangan pangan daerah
Pada Februari 2024, secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,61 persen (mtm) lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09 persen. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali sebesar 2,98 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 2,75 persen (yoy).
Inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi.
Selanjutnya pada triwulan I 2024, pihaknya memprakirakan tekanan inflasi tahunan akan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan pada rangkaian hari besar keagamaan yakni Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Ramadhan.
Meski meningkat, inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, didukung oleh upaya mitigasi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Kita berupaya untuk bisa meningkatkan upaya pengendalian jangka panjang dengan menciptakan ekosistem ketahanan pangan yang melibatkan Perumda Pangan dan bahkan beberapa perumda sudah masuk anggota tim pengendalian inflasi daerah," kata Diah Utari di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, pengendalian inflasi dengan melakukan operasi pasar dan menggelar pasar murah merupakan upaya pengendalian inflasi jangka pendek. Sedangkan keterlibatan Perumda Pangan merupakan upaya pengendalian inflasi jangka panjang.
"Bahkan sejumlah Perumda Pangan juga sudah masuk ke hulu dengan menjalin kontrak dengan petani sehingga dapat dijamin pasokan bahan pangan, untuk dijual kembali kepada pedagang lainnya," ujar Diah Utari.
Baca juga: Sekda Bali minta seluruh kabupaten dan kota bentuk perumda pangan
Perumda yang bergerak di sektor pangan dapat berperan dalam pengendalian inflasi di daerah, seperti sebagai "offtaker" atau pembeli produk pertanian, pelaksana kerja sama antardaerah, dan mendukung pelaksanaan kegiatan operasi pasar.
"Dengan adanya kerja sama dengan Perumda Pangan diharapkan dari sisi petani ada jaminan pasar untuk produk-produk pertanian. Perumda sekaligus menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi dan jaminan ketersediaan stok," ucapnya.
Perumda Pangan, lanjut Diah Utari, juga sudah berperan aktif melalui operasi pasar dan membuka gerai inflasi. Gerai inflasi menjual barang-barang yang dapat menjadi referensi bagi pedagang lain di pasar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, inflasi gabungan kota IHK di Provinsi Bali (Kota Denpasar dan Kota Singaraja) pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,77 persen(yoy), tetap terjaga pada rentang sasaran 3±1 persen.
Sebagian besar kelompok komoditas mengalami tekanan inflasi tahunan pada triwulan IV 2023, dengan andil inflasi tertinggi berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok pendidikan serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Baca juga: DKPP Buleleng dan Perumda Swatantra perkuat cadangan pangan daerah
Pada Februari 2024, secara bulanan Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 0,61 persen (mtm) lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,09 persen. Secara tahunan, inflasi Provinsi Bali sebesar 2,98 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional 2,75 persen (yoy).
Inflasi terutama disumbang oleh kenaikan harga beras, tomat, cabai merah, daging ayam ras, dan daging babi.
Selanjutnya pada triwulan I 2024, pihaknya memprakirakan tekanan inflasi tahunan akan mengalami peningkatan yang disebabkan oleh peningkatan permintaan pada rangkaian hari besar keagamaan yakni Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Ramadhan.
Meski meningkat, inflasi diprakirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen, didukung oleh upaya mitigasi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali dan kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024