Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra meminta seluruh kabupaten/kota di Pulau Dewata membentuk perusahaan umum daerah (perumda) sektor pangan.
Dewa Indra dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Sabtu, mengatakan perumda nantinya akan berkolaborasi antar-kabupaten/kota dalam menjaga ketahanan pangan.
"Saya minta seluruh kabupaten/kota di Bali memiliki perumda pangan, apabila di satu kabupaten kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman,” kata dia.
Dengan kolaborasi tersebut menurutnya tidak akan terjadi kekurangan stok pangan hingga menyebabkan harga melonjak tinggi, serta memastikan inflasi daerah tetap stabil.
“Selain itu, keberadaan perumda pangan bertujuan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat, sehingga selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya juga akan berputar secara sehat,” ujarnya.
Adapun kabupaten di Bali yang belum memiliki perumda pangan adalah Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem, dan arahan terhadap kabupaten tersebut disampaikan saat Dewa Indra menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra.
Dalam Rakorwil TPID Bali Nusra tersebut Pemprov Bali menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terbukti inflasi Bali masih berada di rata-rata target yaitu 2,98 persen secara tahun ke tahun di bulan Februari 2024.
"Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari sinergi yang baik antar stakeholder melalui TPID yang didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengimplementasikan kerangka strategi 4K yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Menurutnya pertemuan antar-wilayah di Bali Nusra ini adalah wadah yang tepat untuk berbagi pengalaman, menyusun strategi bersama, dan memperkuat kerja sama dalam pengendalian inflasi dan pengembangan kelembagaan sektor pangan.
Birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan kolaborasi adalah kunci sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan.
"Saya harapkan, pelaksanaan kerja sama antar-daerah tidak hanya melalui skema government to government tapi berkembang menjadi business to business, dimana perumda pangan dan koperasi memegang peranan penting sebagai mitra strategis dalam menyalurkan komoditas pangan pada daerah surplus dan memperoleh komoditas pangan pada daerah defisit,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
Dewa Indra dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Sabtu, mengatakan perumda nantinya akan berkolaborasi antar-kabupaten/kota dalam menjaga ketahanan pangan.
"Saya minta seluruh kabupaten/kota di Bali memiliki perumda pangan, apabila di satu kabupaten kekurangan bahan pokok beras misalnya, bisa bertukar atau membeli dari kabupaten lain yang ketersediaan berasnya masih aman,” kata dia.
Dengan kolaborasi tersebut menurutnya tidak akan terjadi kekurangan stok pangan hingga menyebabkan harga melonjak tinggi, serta memastikan inflasi daerah tetap stabil.
“Selain itu, keberadaan perumda pangan bertujuan untuk menyerap hasil pertanian dari masyarakat setempat, sehingga selain stok pangan aman, perekonomian masyarakatnya juga akan berputar secara sehat,” ujarnya.
Adapun kabupaten di Bali yang belum memiliki perumda pangan adalah Kabupaten Jembrana, Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem, dan arahan terhadap kabupaten tersebut disampaikan saat Dewa Indra menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah TPID Bali Nusra.
Dalam Rakorwil TPID Bali Nusra tersebut Pemprov Bali menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat lembaga-lembaga pangan ekonomi lokal, dan mendorong kerja sama lintas daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terbukti inflasi Bali masih berada di rata-rata target yaitu 2,98 persen secara tahun ke tahun di bulan Februari 2024.
"Terkendalinya inflasi tidak terlepas dari sinergi yang baik antar stakeholder melalui TPID yang didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan mengimplementasikan kerangka strategi 4K yakni, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif,” ujarnya.
Menurutnya pertemuan antar-wilayah di Bali Nusra ini adalah wadah yang tepat untuk berbagi pengalaman, menyusun strategi bersama, dan memperkuat kerja sama dalam pengendalian inflasi dan pengembangan kelembagaan sektor pangan.
Birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu mengatakan kolaborasi adalah kunci sukses dalam menjaga stabilitas harga pangan.
"Saya harapkan, pelaksanaan kerja sama antar-daerah tidak hanya melalui skema government to government tapi berkembang menjadi business to business, dimana perumda pangan dan koperasi memegang peranan penting sebagai mitra strategis dalam menyalurkan komoditas pangan pada daerah surplus dan memperoleh komoditas pangan pada daerah defisit,” kata dia.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024