Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di seluruh provinsi di Indonesia pada 2023.
"Berdasarkan perhitungan Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hasil estimasi tingkat kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota tahun 2023, ada 432 kabupaten/kota mengalami penurunan, 75 kabupaten mengalami kenaikan, dan tujuh kabupaten stagnan," kata Menko Muhadjir Effendy dalam rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12 persen per Maret 2023 atau turun 0,9 persen dibanding Maret 2022.
Penurunan tersebut lebih cepat, kata dia, dibanding penurunan periode Maret 2022 hingga Maret 2021 yang hanya 0,1 persen.
Menko Muhadjir mengatakan wilayah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, merupakan provinsi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan ekstrem terbesar. Ia optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada akhir 2024 akan terwujud.
“Jika tren penurunan berlanjut, kami optimistis tahun 2024 setidak-tidaknya dapat mendekati nol persen. Target kami paling tidak tahun 2024 harus di bawah 0,5 persen,” katanya.
Menurut dia, berbagai upaya khusus telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari pemberian bansos tambahan, bantuan cadangan pangan pemerintah, BLT El Nino, bantuan rumah layak huni, penyediaan air bersih, bantuan tunai untuk petani gagal panen, hingga perbaikan sanitasi di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu diberikan juga insentif fiskal kepada daerah terkait dengan pencapaian daerah dalam pelaksanaan P3KE 2023 dan rencananya juga diberikan pada 2024,” ujar Menko Muhadjir Effendy.
Pada agenda yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan insentif fiskal akan diberikan kepada daerah yang dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Untuk 2024 ini alokasinya sama seperti 2023 sebesar Rp4 triliun, ada untuk penanganan stunting, inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Lebih lanjut Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2023 mencapai Rp388,6 triliun, sedangkan pagu tahun ini sebesar Rp403,9 triliun yang akan direalisasikan melalui berbagai program pada kementerian/lembaga terkait.
“Terdapat tiga strategi untuk penghapusan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Luhut tegaskan hilirisasi usaja dapat tekan kemiskinan di daerah
Baca juga: Pemkot Denpasar bantu warga miskin ikuti pelatihan keterampilan
Baca juga: Pj Bupati Gianyar bagikan bantuan sembako dan tabungan ke warga miskin
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Berdasarkan perhitungan Satgas Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hasil estimasi tingkat kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota tahun 2023, ada 432 kabupaten/kota mengalami penurunan, 75 kabupaten mengalami kenaikan, dan tujuh kabupaten stagnan," kata Menko Muhadjir Effendy dalam rapat tingkat menteri terkait penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini mencapai 1,12 persen per Maret 2023 atau turun 0,9 persen dibanding Maret 2022.
Penurunan tersebut lebih cepat, kata dia, dibanding penurunan periode Maret 2022 hingga Maret 2021 yang hanya 0,1 persen.
Menko Muhadjir mengatakan wilayah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, merupakan provinsi dengan jumlah penurunan angka kemiskinan ekstrem terbesar. Ia optimistis target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen pada akhir 2024 akan terwujud.
“Jika tren penurunan berlanjut, kami optimistis tahun 2024 setidak-tidaknya dapat mendekati nol persen. Target kami paling tidak tahun 2024 harus di bawah 0,5 persen,” katanya.
Menurut dia, berbagai upaya khusus telah dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari pemberian bansos tambahan, bantuan cadangan pangan pemerintah, BLT El Nino, bantuan rumah layak huni, penyediaan air bersih, bantuan tunai untuk petani gagal panen, hingga perbaikan sanitasi di wilayah kantong-kantong kemiskinan.
“Selain itu diberikan juga insentif fiskal kepada daerah terkait dengan pencapaian daerah dalam pelaksanaan P3KE 2023 dan rencananya juga diberikan pada 2024,” ujar Menko Muhadjir Effendy.
Pada agenda yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan insentif fiskal akan diberikan kepada daerah yang dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
“Untuk 2024 ini alokasinya sama seperti 2023 sebesar Rp4 triliun, ada untuk penanganan stunting, inflasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Lebih lanjut Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2023 mencapai Rp388,6 triliun, sedangkan pagu tahun ini sebesar Rp403,9 triliun yang akan direalisasikan melalui berbagai program pada kementerian/lembaga terkait.
“Terdapat tiga strategi untuk penghapusan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Luhut tegaskan hilirisasi usaja dapat tekan kemiskinan di daerah
Baca juga: Pemkot Denpasar bantu warga miskin ikuti pelatihan keterampilan
Baca juga: Pj Bupati Gianyar bagikan bantuan sembako dan tabungan ke warga miskin
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024