Denpasar (Antara Bali) - Pemerintah Provinsi Bali akan menyisipkan aplikasi sistem informasi evaluasi dan pelaporan (SIEP) dalam jaringan komputer pada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk mengawasi realisasi pembangunan fisik.
"Dengan aplikasi yang akan dipasang mulai 2013, juga dapat dilihat perubahan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD setiap waktunya karena satu sama lainnya terkoneksi dan terhubung dengan komputer di ruangan Gubernur," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Bali Gede Suarjana di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, aplikasi SIEP akan disisipkan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dari Kemendagri yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh Bappeda dan Biro Keuangan Pemprov Bali.
"Mekanisme kerjanya, input dimasukkan dari operator di tiap SKPD, kemudian data itu akan terkirim ke server yang sudah disisipkan SIEP. Dengan sistem seperti ini, realisasi fisik maupun penyerapan dana dapat dilihat gubernur melalui komputer, sementara untuk sistem evaluasi dan monitoring akan ada di Biro Ekbang," ujarnya.
Sistem yang ada tersebut, lanjut dia, dapat menghasilkan data dalam bentuk "hard copy" dan "soft copy".
"Harapan kami dengan dilengkapi sistem ini selain kegiatan pembangunan dapat dikontrol, sekaligus bisa segera dicarikan solusi atas permasalahan yang terjadi," ujarnya.
Suarjana menambahkan bahwa penyerapan anggaran yang kecenderungan menumpuk di akhir tahun itu tidak baik. Untuk efektifnya paling tidak berbagai proses tender harus sudah berjalan sejak triwulan I sehingga berbagai program pembangunan dan investasi daerah lebih cepat berjalan.
"Hitung-hitungan kasarnya dari besaran APBD Bali 2013 yang di atas Rp4 triliun, dengan sisa hari kerja yang tersedia, pemerintah harusnya menyerap anggaran sekitar Rp21 miliar per hari," katanya. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Dengan aplikasi yang akan dipasang mulai 2013, juga dapat dilihat perubahan penyerapan anggaran di masing-masing SKPD setiap waktunya karena satu sama lainnya terkoneksi dan terhubung dengan komputer di ruangan Gubernur," kata Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekdaprov Bali Gede Suarjana di Denpasar, Rabu.
Menurut dia, aplikasi SIEP akan disisipkan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dari Kemendagri yang selama ini sudah dimanfaatkan oleh Bappeda dan Biro Keuangan Pemprov Bali.
"Mekanisme kerjanya, input dimasukkan dari operator di tiap SKPD, kemudian data itu akan terkirim ke server yang sudah disisipkan SIEP. Dengan sistem seperti ini, realisasi fisik maupun penyerapan dana dapat dilihat gubernur melalui komputer, sementara untuk sistem evaluasi dan monitoring akan ada di Biro Ekbang," ujarnya.
Sistem yang ada tersebut, lanjut dia, dapat menghasilkan data dalam bentuk "hard copy" dan "soft copy".
"Harapan kami dengan dilengkapi sistem ini selain kegiatan pembangunan dapat dikontrol, sekaligus bisa segera dicarikan solusi atas permasalahan yang terjadi," ujarnya.
Suarjana menambahkan bahwa penyerapan anggaran yang kecenderungan menumpuk di akhir tahun itu tidak baik. Untuk efektifnya paling tidak berbagai proses tender harus sudah berjalan sejak triwulan I sehingga berbagai program pembangunan dan investasi daerah lebih cepat berjalan.
"Hitung-hitungan kasarnya dari besaran APBD Bali 2013 yang di atas Rp4 triliun, dengan sisa hari kerja yang tersedia, pemerintah harusnya menyerap anggaran sekitar Rp21 miliar per hari," katanya. (LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013