Negara (Antara Bali) - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Jembrana diminta bersikap kritis, terutama pada saat pembahasan anggaran di desa.
"Jangan asal setuju saja terhadap penyusunan anggaran, hingga realisasinya yang dilakukan oleh kepala desa atau perbekel. BPD harus melakukan kontrol terhadap itu semua," kata Bupati Jembrana I Putu Artha saat mengundang seluruh BPD di Negara, Minggu.
Menurut dia, saat ini anggaran yang dikelola desa cukup besar seperti yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.
"Kalau ada proyek di desa, BPD harus melakukan pengecekan, apakah kualitas dan kuantitasnya sudah sesuai dengan spesifikasinya," ujar Artha
Selain soal anggaran desa, ia mengingatkan, seluruh aparat di desa untuk berhati-hati saat menjalankan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) agar tidak ada masalah.
"Kalau memang ada biaya harus jelas berapa besarnya dan untuk apa saja. Jangan ada biaya disosialisasikan gratis kepada masyarakat. Selama ini, itu yang menjadi kelemahan pelaksanaan Prona," katanya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan juga mengundang kepala desa dinas dan kepala desa adat di wilayah Kecamatan Pekutatan untuk menyampaikan pencapaian program-program pembangunan Pemkab Jembrana, termasuk rencana pembangunan tahun 2014. (M038)
BPD Diminta Bupati Untuk Kritis
Minggu, 8 Desember 2013 17:27 WIB
