Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, hingga saat ini masih menunggu data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos), yang direncanakan tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekitar pertengahan Februari 2024.
"Bisa jadi PKH tersalurkan paling cepat habis pemilu atau pertengahan Februari 2024. Sampai saat ini kami belum mendapatkan data dari Kemensos," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty di Denpasar, Senin.
Pihaknya selama ini dapat mengetahui jumlah total KPM dan total nominal besaran PKH yang tersalurkan di wilayah Kota Denpasar. Sedangkan untuk data KPM yang menyangkut nama penerima dan alamatnya ada di PT Pos Indonesia (Persero) yang bertugas menyalurkan dana PKH.
"Kami mendapatkan informasi dana PKH yang sudah tersalurkan itu untuk di wilayah Pulau Jawa, sedangkan untuk Bali belum. Memang harus ditunggu dulu karena penyalurannya itu bertahap," ucapnya.
Laxmy menambahkan setiap triwulan itu besaran volume dana PKH itu berbeda, tergantung juga pada kondisi perubahan sejumlah komponen dari PKH di setiap keluarga yakni meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Baca juga: PT Pos Indonesia kembali distribusikan Bansos sembako dan PKH ke wilayah 3T
Terkait bansos dari pemerintah pusat, terutama dari Kemensos yang sudah tersalurkan di Denpasar itu yakni bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk lima KPM di Denpasar
"Kemensos telah merealisasikan bantuan RST di Kota Denpasar sebesar Rp100 juta untuk lima KPM. Nilai bantuan program RST yang diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp20 juta," ujar Laxmy.
Program RST merupakan mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
"Di awal tahun 2024 ini bantuan sosial yang sudah tersalurkan itu kami lebih banyak melalui peran CSR dari swasta. Nanti mulai dari April, kami berencana memberikan pelatihan kemiskinan ekstrem, kemudian sekitar bulan Juni akan ada pelatihan kepada anak yatim piatu," kata Laxmy.
Sementara itu Koordinator PKH Kota Denpasar Asa Ismansyah menyampaikan sejauh ini belum ada info resmi penyaluran dana PKH untuk wilayah Denpasar. "Tetapi kemungkinan paling cepat setelah Pemilu 2024," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: Tenaga PKH-TPP Kemendes PDTT dilarang jadi anggota parpol
Asa mengemukakan setiap KPM mendapatkan bantuan dana PKH berbeda-beda, tergantung kondisi komponen PKH di setiap keluarga penerima.
Komponen PKH meliputi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan anak usia dini hingga balita, kemudian komponen pendidikan meliputi jenjang SD, SMP dan SMA ,serta komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.
Besar PKH yang diterima setiap KPM tergantung dari komponen keluarganya, diantaranya untuk indeks per tiga bulan kategori ibu hamil sebesar Rp750 ribu, kemudian anak usia 0-6 tahun sebesar Rp750 ribu, anak SD Rp225 ribu, anak SMP Rp375 ribu, anak SMA Rp500 ribu, disabilitas berat Rp600 ribu dan lanjut usia (lansia) 70 tahun ke atas sebesar Rp600 ribu.
Sebelumnya pada triwulan IV tahun 2023 total alokasi PKH di Kota Denpasar sebanyak 1.933 KPM dengan nilai lebih dari Rp1,79 miliar, namun realisasinya 1.867 KPM dengan nilai Rp1,75 miliar lebih. Ada 44 KPM yang dengan status gagal bayar dan 12 KPM yang dengan status sisa atau blokir.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024
"Bisa jadi PKH tersalurkan paling cepat habis pemilu atau pertengahan Februari 2024. Sampai saat ini kami belum mendapatkan data dari Kemensos," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty di Denpasar, Senin.
Pihaknya selama ini dapat mengetahui jumlah total KPM dan total nominal besaran PKH yang tersalurkan di wilayah Kota Denpasar. Sedangkan untuk data KPM yang menyangkut nama penerima dan alamatnya ada di PT Pos Indonesia (Persero) yang bertugas menyalurkan dana PKH.
"Kami mendapatkan informasi dana PKH yang sudah tersalurkan itu untuk di wilayah Pulau Jawa, sedangkan untuk Bali belum. Memang harus ditunggu dulu karena penyalurannya itu bertahap," ucapnya.
Laxmy menambahkan setiap triwulan itu besaran volume dana PKH itu berbeda, tergantung juga pada kondisi perubahan sejumlah komponen dari PKH di setiap keluarga yakni meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Baca juga: PT Pos Indonesia kembali distribusikan Bansos sembako dan PKH ke wilayah 3T
Terkait bansos dari pemerintah pusat, terutama dari Kemensos yang sudah tersalurkan di Denpasar itu yakni bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk lima KPM di Denpasar
"Kemensos telah merealisasikan bantuan RST di Kota Denpasar sebesar Rp100 juta untuk lima KPM. Nilai bantuan program RST yang diberikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp20 juta," ujar Laxmy.
Program RST merupakan mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
"Di awal tahun 2024 ini bantuan sosial yang sudah tersalurkan itu kami lebih banyak melalui peran CSR dari swasta. Nanti mulai dari April, kami berencana memberikan pelatihan kemiskinan ekstrem, kemudian sekitar bulan Juni akan ada pelatihan kepada anak yatim piatu," kata Laxmy.
Sementara itu Koordinator PKH Kota Denpasar Asa Ismansyah menyampaikan sejauh ini belum ada info resmi penyaluran dana PKH untuk wilayah Denpasar. "Tetapi kemungkinan paling cepat setelah Pemilu 2024," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Bali: Tenaga PKH-TPP Kemendes PDTT dilarang jadi anggota parpol
Asa mengemukakan setiap KPM mendapatkan bantuan dana PKH berbeda-beda, tergantung kondisi komponen PKH di setiap keluarga penerima.
Komponen PKH meliputi komponen kesehatan yakni ibu hamil dan anak usia dini hingga balita, kemudian komponen pendidikan meliputi jenjang SD, SMP dan SMA ,serta komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas.
Besar PKH yang diterima setiap KPM tergantung dari komponen keluarganya, diantaranya untuk indeks per tiga bulan kategori ibu hamil sebesar Rp750 ribu, kemudian anak usia 0-6 tahun sebesar Rp750 ribu, anak SD Rp225 ribu, anak SMP Rp375 ribu, anak SMA Rp500 ribu, disabilitas berat Rp600 ribu dan lanjut usia (lansia) 70 tahun ke atas sebesar Rp600 ribu.
Sebelumnya pada triwulan IV tahun 2023 total alokasi PKH di Kota Denpasar sebanyak 1.933 KPM dengan nilai lebih dari Rp1,79 miliar, namun realisasinya 1.867 KPM dengan nilai Rp1,75 miliar lebih. Ada 44 KPM yang dengan status gagal bayar dan 12 KPM yang dengan status sisa atau blokir.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2024