Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali berharap semakin banyak kaum perempuan di provinsi itu dalam peran aktif dalam tahapan Pemilu 2024, untuk upaya menuju pemilu yang berintegritas.
"Pemilu berintegritas akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu serta meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu," kata anggota Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani dalam sosialisasi pengawasan partisipatif di Semarapura, Klungkung, Bali, Selasa.
Ariyani yang juga Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bali ini menambahkan, pemilu berintegritas menjadi syarat tegaknya demokrasi.
"Tetapi ada banyak tantangan perempuan dalam pemilu. Kita jangan sampai terpecah-pecah karena perbedaan pilihan politik," ujarnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Supardika mengajak Paiketan Krama Istri Desa Adat (Pakis) di Kabupaten Klungkung yang menjadi peserta sosialisasi untuk ikut mencegah ada pelanggaran pemilu melalui pengawasan partisipatif.
"Dengan demikian, pemilu bisa berjalan dengan baik sesuai asas-asas kepemiluan," ucapnya.
Anggota Bawaslu Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy dalam kesempatan tersebut menyampaikan materi terkait membangun gerakan sosial pengawasan pemilu partisipatif masyarakat. "Kami ingin krama istri ikut menjadi bagian dari pengawas partisipatif," ujarnya.
Ia menambahkan, yang mesti dilakukan pengawas partisipatif adalah ikut mengawasi pemilu agar pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dayu Ari mengajak krama istri (kaum perempuan adat) untuk tidak takut melapor ke Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) atau Panwaslucam terdekat jika menemukan pelanggaran.
Manggala Pakis Kabupaten Klungkung Ni Nengah Sutari mengapresiasi sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh jajaran Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten Klungkung tersebut.
"Masyarakat dalam lingkungan adat selama ini pemahamannya terkait pemilu tampaknya masih rendah. Terlebih kaum perempuan, yang seringkali untuk pilihan dalam pemilu hanya ikut dengan permintaan suami atau keluarga," katanya.
Dengan sosialisasi kepemiluan yang melibatkan kaum perempuan di desa adat, menurut Sutari, akan dapat meningkatkan pemahaman mereka terkait mekanisme pemilu maupun pentingnya pengawasan partisipatif.
"Harus mulai dari diri sendiri. Ketika menentukan pilihan jangan karena uang tetapi atas dasar bahwa yang kita pilih memang betul-betul berkualitas dan mampu menyerap aspirasi rakyat. Silakan lapor sesuai prosedur apabila ditemukan pelanggaran dalam pemilu," ujarnya.
Sutari juga mengajak kaum hawa untuk bersama-sama meningkatkan kecerdasan karena jika sudah cerdas tentu bisa bersaing dengan kaum laki-laki sehingga persentase perempuan yang terpilih dalam pemilu semakin banyak.
Perwakilan Paiketan Krama Istri Desa Adat (Pakis) di Kabupaten Klungkung yang menjadi peserta sosialisasi
pengawasan partisipatif dari Bawaslu Bali di Semarapura, Klungkung, Bali, Selasa (14/11/2023).
ANTARA/HO-Bawaslu Bali.
