Anggota Bawaslu Bali Ketut Ariyani berpandangan keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
"Demokrasi mengamini semua punya hak untuk berpartisipasi, termasuk perempuan," kata Ariyani yang juga Srikandi Bawaslu Bali itu di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, lewat politik bisa menjadi sebuah upaya untuk mencapai keadilan dan pembebasan diri dari berbagai bentuk ketidaksetaraan, penindasan, dan diskriminasi, terutama dalam konteks gender.
Oleh karena itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali ini berpesan agar kaum hawa untuk selalu membekali diri dengan literasi saat akan terjun ke dunia politik, khususnya melalui pemilu.
Ariyani menambahkan masuk ke politik artinya mengemban amanah masyarakat, menjadi delegasi untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Mendapat afirmasi bukan berati tidak punya nilai juang, bekali diri dengan literasi, jangan membuat posisi perempuan hanya sekadar ada tanpa ada nilai juang," ujar Ariyani.
Keterlibatan perempuan dalam gelaran Pemilu 2024, lanjut dia, merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya dalam hal ini adalah kesetaraan hak politik perempuan.
"Dalam Pemilu 2024, perempuan harus punya andil besar dalam mengawal proses berjalannya demokrasi, hal tersebut merupakan wujud dari kesetaraan gender hak politik perempuan," ucap mantan Ketua Bawaslu Bali ini.
Ariyani menegaskan, perwujudan partisipasi pengawasan yang dilakukan oleh perempuan, bisa dilakukan dari lingkup terkecil yaitu dari lingkungan keluarga.
Sosialisasi dini yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman semisal anti politik uang dan memastikan diri telah terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kita harus berani menolak dan melaporkan ke Bawaslu jika ada caleg yang memberikan uang atau barang untuk memilih yang bersangkutan, itu semua diancam oleh pasal pidana jika menerima pemberian tersebut," ujar srikandi Bawaslu Bali asal Kabupaten Buleleng tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Demokrasi mengamini semua punya hak untuk berpartisipasi, termasuk perempuan," kata Ariyani yang juga Srikandi Bawaslu Bali itu di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, lewat politik bisa menjadi sebuah upaya untuk mencapai keadilan dan pembebasan diri dari berbagai bentuk ketidaksetaraan, penindasan, dan diskriminasi, terutama dalam konteks gender.
Oleh karena itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali ini berpesan agar kaum hawa untuk selalu membekali diri dengan literasi saat akan terjun ke dunia politik, khususnya melalui pemilu.
Ariyani menambahkan masuk ke politik artinya mengemban amanah masyarakat, menjadi delegasi untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Mendapat afirmasi bukan berati tidak punya nilai juang, bekali diri dengan literasi, jangan membuat posisi perempuan hanya sekadar ada tanpa ada nilai juang," ujar Ariyani.
Keterlibatan perempuan dalam gelaran Pemilu 2024, lanjut dia, merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya dalam hal ini adalah kesetaraan hak politik perempuan.
"Dalam Pemilu 2024, perempuan harus punya andil besar dalam mengawal proses berjalannya demokrasi, hal tersebut merupakan wujud dari kesetaraan gender hak politik perempuan," ucap mantan Ketua Bawaslu Bali ini.
Ariyani menegaskan, perwujudan partisipasi pengawasan yang dilakukan oleh perempuan, bisa dilakukan dari lingkup terkecil yaitu dari lingkungan keluarga.
Sosialisasi dini yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman semisal anti politik uang dan memastikan diri telah terdaftar ke dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kita harus berani menolak dan melaporkan ke Bawaslu jika ada caleg yang memberikan uang atau barang untuk memilih yang bersangkutan, itu semua diancam oleh pasal pidana jika menerima pemberian tersebut," ujar srikandi Bawaslu Bali asal Kabupaten Buleleng tersebut.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023