Penjabat Bupati Buleleng, Bali Ketut Lihadnyana menerima siswa Diktuk Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2023, untuk bersinergi menjaga kondusifitas daerah dalam program kohesi sosial.
"Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari slogan Polri Presisi, Polri yang responsif, transparan, dan berkeadilan," kata Lihadnyana saat memberikan arahan dalam kunjungan implementasi kohesi sosial Siswa Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri gelombang II TA 2023 SPN Polda Bali dan Papua Barat di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Ia menjelaskan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat tugas pokok dan fungsi Polri untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum, menjaga stabilitas internal dan meningkatkan sinergi.
"Forkompimda memiliki peran yang strategis dalam membangun hubungan yang harmonis antar-unsur pimpinan di daerah dalam pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, dan menjamin iklim investasi yang kondusif. Kepala daerah bersama Forkompimda berkewajiban mendukung seluruh aktivitas yang memberikan stabilitas. Oleh karena itu, sekecil apapun permasalahan harus dilaporkan dan dicari solusinya,"ujarnya.
Baca juga: Dinkes Bali sikapi temuan potongan kaki manusia di Pantai Penimbangan
Menurut Lihadnyana, sinergi antara pemerintah daerah dan Polri telah terjalin dengan baik. Utamanya dalam pengimplementasian program prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Artinya, Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha sudah duduk bersama dalam merumuskan program kegiatan, yakni bedah rumah. Sinergi ini mesti ditingkatkan seperti dalam mengawal kelancaran perhelatan politik pada 2024.
"Tugas kepala daerah tentu memiliki korelasi dengan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan tugas dan peran masing-masing, khususnya dalam menjaga stabilitas di daerah," katanya.
Dia mengatakan SPN Polda Bali yang menjadi percontohan implementasi transformasi pendidikan Polri menuju Kampus Presisi ini diharapkan memiliki brand tersendiri, berbeda dengan sekolah polisi di daerah lain.
Siswa SPN Polda Bali diharapkan adaptif dan tidak boleh abai dengan perubahan lingkungan strategis yaitu era digital.
Baca juga: Kesbangpol Buleleng tingkatkan kemampuan perempuan pada Pemilu 2024
"Semua mengarah ke sana termasuk ekonomi digital. Yang perlu dipersiapkan adalah isu kriminalisasi digital dan hoaks. Banyak contoh kecepatan ekonomi digital tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat mengatur itu, sehingga tidak bisa kita salahkan. Tatkala kita tidak mampu beradaptasi, yang terjadi adalah keborosan, ketidakpastian, dan negara dirugikan," ucap Lihadnyana.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 75 orang dari 485 siswa hadir langsung menerima arahan. Didampingi Waka SPN AKBP IGN Agung Ade Panji Anom serta tenaga pendidik (Gadik) SPN Polda Bali.
Sementara siswa lainnya melakukan kunjungan serupa ke Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Secata Rindam IX/Udayana. Kegiatan kohesi sosial ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam meningkatkan keterampilan polisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Kunjungan ini merupakan wujud nyata dari slogan Polri Presisi, Polri yang responsif, transparan, dan berkeadilan," kata Lihadnyana saat memberikan arahan dalam kunjungan implementasi kohesi sosial Siswa Pendidikan dan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri gelombang II TA 2023 SPN Polda Bali dan Papua Barat di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Ia menjelaskan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat tugas pokok dan fungsi Polri untuk menjamin keamanan dan penegakan hukum, menjaga stabilitas internal dan meningkatkan sinergi.
"Forkompimda memiliki peran yang strategis dalam membangun hubungan yang harmonis antar-unsur pimpinan di daerah dalam pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, dan menjamin iklim investasi yang kondusif. Kepala daerah bersama Forkompimda berkewajiban mendukung seluruh aktivitas yang memberikan stabilitas. Oleh karena itu, sekecil apapun permasalahan harus dilaporkan dan dicari solusinya,"ujarnya.
Baca juga: Dinkes Bali sikapi temuan potongan kaki manusia di Pantai Penimbangan
Menurut Lihadnyana, sinergi antara pemerintah daerah dan Polri telah terjalin dengan baik. Utamanya dalam pengimplementasian program prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem. Artinya, Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha sudah duduk bersama dalam merumuskan program kegiatan, yakni bedah rumah. Sinergi ini mesti ditingkatkan seperti dalam mengawal kelancaran perhelatan politik pada 2024.
"Tugas kepala daerah tentu memiliki korelasi dengan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan tugas dan peran masing-masing, khususnya dalam menjaga stabilitas di daerah," katanya.
Dia mengatakan SPN Polda Bali yang menjadi percontohan implementasi transformasi pendidikan Polri menuju Kampus Presisi ini diharapkan memiliki brand tersendiri, berbeda dengan sekolah polisi di daerah lain.
Siswa SPN Polda Bali diharapkan adaptif dan tidak boleh abai dengan perubahan lingkungan strategis yaitu era digital.
Baca juga: Kesbangpol Buleleng tingkatkan kemampuan perempuan pada Pemilu 2024
"Semua mengarah ke sana termasuk ekonomi digital. Yang perlu dipersiapkan adalah isu kriminalisasi digital dan hoaks. Banyak contoh kecepatan ekonomi digital tidak diimbangi dengan peraturan yang dapat mengatur itu, sehingga tidak bisa kita salahkan. Tatkala kita tidak mampu beradaptasi, yang terjadi adalah keborosan, ketidakpastian, dan negara dirugikan," ucap Lihadnyana.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 75 orang dari 485 siswa hadir langsung menerima arahan. Didampingi Waka SPN AKBP IGN Agung Ade Panji Anom serta tenaga pendidik (Gadik) SPN Polda Bali.
Sementara siswa lainnya melakukan kunjungan serupa ke Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Secata Rindam IX/Udayana. Kegiatan kohesi sosial ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam meningkatkan keterampilan polisi.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023