Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali meminta Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Yasa agar segera menuntaskan persoalan sampah di provinsi itu dengan solusi yang paling tepat karena telah menjadi desakan dari masyarakat.
"Meskipun selama ini sudah ada sejumlah solusi untuk menangani sampah di Bali. Tetapi ternyata hasilnya belum tepat," kata Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa dalam acara koordinasi sekaligus silahturahmi antara eksekutif dan legislatif di DPRD Bali, Denpasar, Kamis.
Menurut Suyasa, penyelesaian masalah sampah ini menjadi penting karena sudah terjadi berlarut-larut dan aspirasi masyarakat mengenai persoalan sampah ini terus masuk.
Selain itu, Suyasa juga berharap agar segera diselesaikan perbaikan jembatan penghubung di wilayah Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung.
"Ada tiga desa yang masyarakatnya terisolir tidak bisa ke Klungkung dan harus memutar ke jalan lain dengan jarak tempuh hingga 30 menit," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar pasang jaring sampah di tiap perbatasan desa
Aspirasi senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati yang berharap supaya masalah sampah ini bisa dituntaskan.
"Di desa-desa sebenarnya sudah ada TPS3R (tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle). Kami melihat masalah koordinasi yang masih perlu ditingkatkan," ujarnya.
Tjokorda Asmara juga mengingatkan bahwa pariwisata Bali sangat rentan dengan isu keamanan, bencana alam, dan penyakit sehingga penyelesaian masalah sampah ini sangat penting.
"Kami berharap Pj Gubernur dapat membawa Bali ke arah yang lebih baik, selain melaksanakan tugas pokok untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting," ucapnya.
Selain itu juga disampaikan sejumlah aspirasi dari fraksi-fraksi di DPRD Bali yang diantaranya menyoroti masalah air di Nusa Penida, masalah pencairan hibah, kemacetan di daerah wisata Ubud, hingga persoalan pendangkalan sungai di Tukad Badung dan sebagainya.
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin acara koordinasi tersebut menegaskan DPRD Bali tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Penjabat Gubernur Bali.
Baca juga: BPSPL Denpasar kelola sampah laut dukung ekonomi biru
"Intinya kami di sini seperti yang disampaikan semua fraksi, kami tetap solid dan kompak untuk kepentingan Bali serta 100 persen mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Bali," ucap Adi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menanggapi penanganan masalah sampah salah itu diantaranya pembiayaannya akan didapatkan dari pungutan wisatawan asing yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024.
"Saya sudah lapor ke Presiden terkait uang pungutan ke wisatawan asing dan Presiden menekankan penggunaannya hanya untuk dua hal," katanya.
Mahendra mengatakan pungutan untuk wisatawan asing akan digunakan untuk dua hal yakni menyelesaikan masalah sampah dan untuk pelestarian budaya.
"Masalah sampah ini harus tuntas. Intinya saya selama menjadi Pj akan memperkuat visi dari Gubernur Bali sebelumnya. Saya akan melanjutkan, memperkuat dan melakukan penajaman," katanya.
Pihaknya juga akan fokus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali yang saat ini masih di angka 0,54 persen agar bisa nol persen, di samping terus menekan angka stunting di Provinsi Bali.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Meskipun selama ini sudah ada sejumlah solusi untuk menangani sampah di Bali. Tetapi ternyata hasilnya belum tepat," kata Wakil Ketua II DPRD Bali I Nyoman Suyasa dalam acara koordinasi sekaligus silahturahmi antara eksekutif dan legislatif di DPRD Bali, Denpasar, Kamis.
Menurut Suyasa, penyelesaian masalah sampah ini menjadi penting karena sudah terjadi berlarut-larut dan aspirasi masyarakat mengenai persoalan sampah ini terus masuk.
Selain itu, Suyasa juga berharap agar segera diselesaikan perbaikan jembatan penghubung di wilayah Sidemen, Kabupaten Karangasem dengan Kabupaten Klungkung.
"Ada tiga desa yang masyarakatnya terisolir tidak bisa ke Klungkung dan harus memutar ke jalan lain dengan jarak tempuh hingga 30 menit," ucapnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar pasang jaring sampah di tiap perbatasan desa
Aspirasi senada disampaikan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati yang berharap supaya masalah sampah ini bisa dituntaskan.
"Di desa-desa sebenarnya sudah ada TPS3R (tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle). Kami melihat masalah koordinasi yang masih perlu ditingkatkan," ujarnya.
Tjokorda Asmara juga mengingatkan bahwa pariwisata Bali sangat rentan dengan isu keamanan, bencana alam, dan penyakit sehingga penyelesaian masalah sampah ini sangat penting.
"Kami berharap Pj Gubernur dapat membawa Bali ke arah yang lebih baik, selain melaksanakan tugas pokok untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting," ucapnya.
Selain itu juga disampaikan sejumlah aspirasi dari fraksi-fraksi di DPRD Bali yang diantaranya menyoroti masalah air di Nusa Penida, masalah pencairan hibah, kemacetan di daerah wisata Ubud, hingga persoalan pendangkalan sungai di Tukad Badung dan sebagainya.
Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin acara koordinasi tersebut menegaskan DPRD Bali tetap mendukung kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan Penjabat Gubernur Bali.
Baca juga: BPSPL Denpasar kelola sampah laut dukung ekonomi biru
"Intinya kami di sini seperti yang disampaikan semua fraksi, kami tetap solid dan kompak untuk kepentingan Bali serta 100 persen mendukung kebijakan Penjabat Gubernur Bali," ucap Adi.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menanggapi penanganan masalah sampah salah itu diantaranya pembiayaannya akan didapatkan dari pungutan wisatawan asing yang mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024.
"Saya sudah lapor ke Presiden terkait uang pungutan ke wisatawan asing dan Presiden menekankan penggunaannya hanya untuk dua hal," katanya.
Mahendra mengatakan pungutan untuk wisatawan asing akan digunakan untuk dua hal yakni menyelesaikan masalah sampah dan untuk pelestarian budaya.
"Masalah sampah ini harus tuntas. Intinya saya selama menjadi Pj akan memperkuat visi dari Gubernur Bali sebelumnya. Saya akan melanjutkan, memperkuat dan melakukan penajaman," katanya.
Pihaknya juga akan fokus untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Bali yang saat ini masih di angka 0,54 persen agar bisa nol persen, di samping terus menekan angka stunting di Provinsi Bali.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023