Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiyandani di Badung, Selasa, menyediakan data turut memberikan saran pendukung bagi Pemprov Bali mengenai cara menghilangkan kemiskinan ekstrem.
Pengentasan kemiskinan ekstrem sendiri menjadi fokus Pj Gubernur Bali saat ini, di mana dari 0,54 persen kemiskinan ekstrem Bali 2023, ditargetkan bersih menjadi 0 persen pada 2024
“Kita sudah menyampaikan kalau nanti kita bisa membantu untuk membersihkan yang 0,54 persen itu sisanya kan tidak bisa dibersihkan sama sekali, misalnya lansia yang hidup sendiri, disabilitas, gelandangan pinggir jalan yang tidak punya rumah, nah itu pemda harus mengambil kebijakan misalnya yang tidak bisa dinolkan kita taruh di panti itu kan ditanggung pemerintah,” kata Endang.
Menurut dia, dengan memberi wadah bagi warga miskin ekstrem yang tidak dapat dientaskan ini maka peluang mencapai angka 0 persen ada, namun saat ini yang dibutuhkan adalah data identitas mereka, sementara BPS Bali tidak memiliki itu.
“Iya (ada peluang), kita sebagai pendukung data tentunya akan mendukung. Tapi saat ini kan BPS Bali memberi data tidak berdasarkan nama dan alamat, data yang dihasilkan menyebut data makronya sekian tapi menunjuk orangnya dimana kita tidak bisa karena kita berdasarkan data kemiskinan (secara umum) Maret,” ujarnya.
Pada survei sosial ekonomi nasional itu sampel di Bali yang digunakan untuk menghitung kemiskinan sejumlah 5.760 rumah tangga, dari sana diperoleh persentase kemiskinan di Bali Maret 2023 yaitu 4,25 persen, dan di dalamnya terdapat 0,54 persen masuk dalam garis kemiskinan ekstrem.
Dalam pertemuan rutin BPS Bali dengan media itu Endang menjelaskan bahwa angka 0,54 persen sendiri merupakan angka yang kecil untuk melihat kemiskinan ekstrem, bahkan secara nasional ini sudah masuk dalam kategori 0 persen.
“Secara nasional perhitungan kita Bali itu sudah 0 persen tapi nol nya belum murni. Upayanya tentu Pak Pj Gubernur tanya kami, kami bilang kami hanya memotret karena kebijakan bukan dari kami tapi paling tidak kita punya pendataan sosial ekonomi dari situ kita membuat perangkingan tingkat kesejahteraan dari paling rendah ke paling tinggi,” kata dia.
Lanjutnya, peluang mengentaskan miskin ekstrem juga ada jika dilihat dari modal yang dimiliki Bali, di mana dari catatan badan pusat statistik penduduk miskin di Bali seluruhnya paham huruf dan rata-rata lama sekolah lebih dari 9 tahun atau setara SMP.
“Untuk mengentaskan kemiskinan kita punya modal yang bagus karena penduduk miskin di Bali semuanya melek huruf, artinya tidak ada yang buta huruf,” sebutnya.
“Kedua, rata-rata lama sekolah di Bali itu di atas 9 tahun, artinya tamat SMP dan dengan modal pendidikan minimal SMP kemudian tidak buta huruf menjadi modal untuk mengentaskan kemiskinan. Dan di Bali sudah tidak berat, tinggal 0,54 persen dan kalau secara pembulatan sudah 0 persen cuma belum bersih,” sambung Kepala BPS Bali itu.
Baca juga: Dinsos yakini Bali bebas kemiskinan ekstrem asal punya data valid
Baca juga: Pj Gubernur Bali bentuk tim untuk hilangkan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Buleleng menurun
Baca juga: Menko PMK minta pemerintah daerah validasi data kemiskinan ekstrem
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Pengentasan kemiskinan ekstrem sendiri menjadi fokus Pj Gubernur Bali saat ini, di mana dari 0,54 persen kemiskinan ekstrem Bali 2023, ditargetkan bersih menjadi 0 persen pada 2024
“Kita sudah menyampaikan kalau nanti kita bisa membantu untuk membersihkan yang 0,54 persen itu sisanya kan tidak bisa dibersihkan sama sekali, misalnya lansia yang hidup sendiri, disabilitas, gelandangan pinggir jalan yang tidak punya rumah, nah itu pemda harus mengambil kebijakan misalnya yang tidak bisa dinolkan kita taruh di panti itu kan ditanggung pemerintah,” kata Endang.
Menurut dia, dengan memberi wadah bagi warga miskin ekstrem yang tidak dapat dientaskan ini maka peluang mencapai angka 0 persen ada, namun saat ini yang dibutuhkan adalah data identitas mereka, sementara BPS Bali tidak memiliki itu.
“Iya (ada peluang), kita sebagai pendukung data tentunya akan mendukung. Tapi saat ini kan BPS Bali memberi data tidak berdasarkan nama dan alamat, data yang dihasilkan menyebut data makronya sekian tapi menunjuk orangnya dimana kita tidak bisa karena kita berdasarkan data kemiskinan (secara umum) Maret,” ujarnya.
Pada survei sosial ekonomi nasional itu sampel di Bali yang digunakan untuk menghitung kemiskinan sejumlah 5.760 rumah tangga, dari sana diperoleh persentase kemiskinan di Bali Maret 2023 yaitu 4,25 persen, dan di dalamnya terdapat 0,54 persen masuk dalam garis kemiskinan ekstrem.
Dalam pertemuan rutin BPS Bali dengan media itu Endang menjelaskan bahwa angka 0,54 persen sendiri merupakan angka yang kecil untuk melihat kemiskinan ekstrem, bahkan secara nasional ini sudah masuk dalam kategori 0 persen.
“Secara nasional perhitungan kita Bali itu sudah 0 persen tapi nol nya belum murni. Upayanya tentu Pak Pj Gubernur tanya kami, kami bilang kami hanya memotret karena kebijakan bukan dari kami tapi paling tidak kita punya pendataan sosial ekonomi dari situ kita membuat perangkingan tingkat kesejahteraan dari paling rendah ke paling tinggi,” kata dia.
Lanjutnya, peluang mengentaskan miskin ekstrem juga ada jika dilihat dari modal yang dimiliki Bali, di mana dari catatan badan pusat statistik penduduk miskin di Bali seluruhnya paham huruf dan rata-rata lama sekolah lebih dari 9 tahun atau setara SMP.
“Untuk mengentaskan kemiskinan kita punya modal yang bagus karena penduduk miskin di Bali semuanya melek huruf, artinya tidak ada yang buta huruf,” sebutnya.
“Kedua, rata-rata lama sekolah di Bali itu di atas 9 tahun, artinya tamat SMP dan dengan modal pendidikan minimal SMP kemudian tidak buta huruf menjadi modal untuk mengentaskan kemiskinan. Dan di Bali sudah tidak berat, tinggal 0,54 persen dan kalau secara pembulatan sudah 0 persen cuma belum bersih,” sambung Kepala BPS Bali itu.
Baca juga: Dinsos yakini Bali bebas kemiskinan ekstrem asal punya data valid
Baca juga: Pj Gubernur Bali bentuk tim untuk hilangkan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem di Buleleng menurun
Baca juga: Menko PMK minta pemerintah daerah validasi data kemiskinan ekstrem
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023