Garut (Antara Bali) - Panitia Khusus (pansus) Pelanggaran dan Penindakan Etika mengumumkan hasil pemeriksaan pernikahan singkat Bupati Garut, Aceng HM Fikri dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kabupaten Garut, Rabu.
Sidang tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Garut serta perwakilan masyarakat, tokoh agama dan beberapa orang perwakilan pengunjuk rasa.
Dalam sidang itu, ketua pansus yang juga anggota DPRD Garut, Asep Lesmana membacakan hasil pemeriksaan bentuk dan aturan pelanggaran Bupati Garut.
Berdasarkan hasil pengumpulan data, kata Asep, Bupati Garut membenarkan pernikahan siri dengan seorang gadis, Fani Oktora 14 Juli 2012 selanjutnya diceraikan melalui pesan singkat telepon seluler, 17 Juli 2012.
Fani Oktora, lanjut Asep, mengakui dinikahi selama empat hari oleh Aceng HM Fikri yang merupakan Bupati Garut. "Masalah wanita yang dinikahinya itu belum genap 18 tahun, Bupati tidak mengetahuinya," katanya.
Selanjutnya pansus melaporkan hasil konsultasi dengan Pengadilan Agama bahwa Bupati Garut melanggar undang-undang tentang pernikahan.
Bahkan saat melakukan perceraian Aceng dengan Fani tidak dilakukan di depan pejabat Pengadilan Agama. "Komnas perlindungan anak mengatakan bahwa yang dilakukan Aceng telah melanggar perlindungan anak," kata Asep.
Sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan, apakah Bupati Garut Aceng HM Fikri diajukan untuk diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Pansus hanya menyerahkan berkas hasil pemeriksaan pernikahan Bupati Garut itu kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. (*/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Sidang tersebut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD Garut serta perwakilan masyarakat, tokoh agama dan beberapa orang perwakilan pengunjuk rasa.
Dalam sidang itu, ketua pansus yang juga anggota DPRD Garut, Asep Lesmana membacakan hasil pemeriksaan bentuk dan aturan pelanggaran Bupati Garut.
Berdasarkan hasil pengumpulan data, kata Asep, Bupati Garut membenarkan pernikahan siri dengan seorang gadis, Fani Oktora 14 Juli 2012 selanjutnya diceraikan melalui pesan singkat telepon seluler, 17 Juli 2012.
Fani Oktora, lanjut Asep, mengakui dinikahi selama empat hari oleh Aceng HM Fikri yang merupakan Bupati Garut. "Masalah wanita yang dinikahinya itu belum genap 18 tahun, Bupati tidak mengetahuinya," katanya.
Selanjutnya pansus melaporkan hasil konsultasi dengan Pengadilan Agama bahwa Bupati Garut melanggar undang-undang tentang pernikahan.
Bahkan saat melakukan perceraian Aceng dengan Fani tidak dilakukan di depan pejabat Pengadilan Agama. "Komnas perlindungan anak mengatakan bahwa yang dilakukan Aceng telah melanggar perlindungan anak," kata Asep.
Sidang tersebut tidak menghasilkan keputusan, apakah Bupati Garut Aceng HM Fikri diajukan untuk diberhentikan dari jabatannya atau tidak. Pansus hanya menyerahkan berkas hasil pemeriksaan pernikahan Bupati Garut itu kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. (*/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012