Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Permana Yudiarso menyebut pariwisata khususnya wisata bahari yang berkaitan dengan aktivitas di perairan berkaitan dengan kesehatan laut Bali.
“Ada kaitannya, jadi indeks kesehatan laut itu diukur dari 10 parameter dan beberapa poinnya tentang pariwisata. Semakin bagus indeks kesehatan laut maka pariwisatanya semakin berkualitas,” kata dia di Denpasar, Minggu.
Permana menjelaskan berdasarkan catatan terakhir lembaga yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, indeks kesehatan laut Bali berada di angka 51 dari 100.
“Itu tidak cukup bagus tapi tidak jelek juga. Selain itu ada nilai tentang aktivitas pariwisata, di mana dari sekitar 100-300 operator di Bali yang saat ini mulai pulih pascapandemi COVID-19, belum sampai 10 persen yang perhatian terhadap dukungan membantu pemerintah untuk konservasi laut,” ujarnya.
Dengan begitu yang saat ini menjadi tantangan BPSPL Denpasar adalah mewujudkan 90 persen sisanya untuk bekerja bersama meningkatkan indeks kesehatan laut yang diperbaharui lima tahun sekali, yang terakhir diluncurkan 2018 lalu.
Menurut evaluasinya dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan kesehatan terumbu karang di kawasan konservasi, namun angkanya tak baik, seperti salah satunya di Nusa Penida.
“Nilai peningkatan perbaikannya tidak bagus, jadi kalau dari 100 persen terumbu karang itu ada sekitar 70 persen yang bagus, jangan sampai ada kegiatan yang merusak, makanya setiap tahun ada 13 titik pemantauan,” jelas Permana.
“Kita mendukung Pemprov Bali untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, bukan mass tourism tapi spesifik khususnya untuk lingkungan laut, dan sudah mulai ada perbaikan pasca COVID-19,” sambungnya.
Lebih lanjut, selain pariwisata, yang menjadi subjek pendukung kesehatan laut adalah masyarakat, di mana saat ini sekitar 200 kelompok masyarakat pengawas di Bali telah terbentuk, seperti di Kabupaten Buleleng dan Klungkung.
Kepada media Permana menjelaskan bahwa kelompok masyarakat tersebut akan aktif memantau dan melaporkan kondisi serta aktivitas yang berkaitan dengan kerusakan terumbu karang atau kematian hewan laut yang mengganggu kesehatan laut Bali.
Untuk mewujudkan misi pemerintah mengelola kawasan konservasi perairan, menurutnya dibutuhkan edukasi, dan hal ini diakuinya tak bisa jika hanya dikerjakan oleh BPSPL Denpasar sendiri.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
“Ada kaitannya, jadi indeks kesehatan laut itu diukur dari 10 parameter dan beberapa poinnya tentang pariwisata. Semakin bagus indeks kesehatan laut maka pariwisatanya semakin berkualitas,” kata dia di Denpasar, Minggu.
Permana menjelaskan berdasarkan catatan terakhir lembaga yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan itu, indeks kesehatan laut Bali berada di angka 51 dari 100.
“Itu tidak cukup bagus tapi tidak jelek juga. Selain itu ada nilai tentang aktivitas pariwisata, di mana dari sekitar 100-300 operator di Bali yang saat ini mulai pulih pascapandemi COVID-19, belum sampai 10 persen yang perhatian terhadap dukungan membantu pemerintah untuk konservasi laut,” ujarnya.
Dengan begitu yang saat ini menjadi tantangan BPSPL Denpasar adalah mewujudkan 90 persen sisanya untuk bekerja bersama meningkatkan indeks kesehatan laut yang diperbaharui lima tahun sekali, yang terakhir diluncurkan 2018 lalu.
Menurut evaluasinya dari tahun ke tahun, terdapat peningkatan kesehatan terumbu karang di kawasan konservasi, namun angkanya tak baik, seperti salah satunya di Nusa Penida.
“Nilai peningkatan perbaikannya tidak bagus, jadi kalau dari 100 persen terumbu karang itu ada sekitar 70 persen yang bagus, jangan sampai ada kegiatan yang merusak, makanya setiap tahun ada 13 titik pemantauan,” jelas Permana.
“Kita mendukung Pemprov Bali untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, bukan mass tourism tapi spesifik khususnya untuk lingkungan laut, dan sudah mulai ada perbaikan pasca COVID-19,” sambungnya.
Lebih lanjut, selain pariwisata, yang menjadi subjek pendukung kesehatan laut adalah masyarakat, di mana saat ini sekitar 200 kelompok masyarakat pengawas di Bali telah terbentuk, seperti di Kabupaten Buleleng dan Klungkung.
Kepada media Permana menjelaskan bahwa kelompok masyarakat tersebut akan aktif memantau dan melaporkan kondisi serta aktivitas yang berkaitan dengan kerusakan terumbu karang atau kematian hewan laut yang mengganggu kesehatan laut Bali.
Untuk mewujudkan misi pemerintah mengelola kawasan konservasi perairan, menurutnya dibutuhkan edukasi, dan hal ini diakuinya tak bisa jika hanya dikerjakan oleh BPSPL Denpasar sendiri.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023