Pemerintah Kota Denpasar, Bali, menyatakan berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting di daerah itu dengan target di bawah lima persen sesuai dengan program prioritas nasional.
"Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas dengan target nasional prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024," kata Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Kusuma Wijaya di Denpasar, Senin.
Wisnu menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar sekaligus membuka acara Rembuk Stunting tahun 2023 di Denpasar.
"Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan, tim penggerak PKK, lembaga adat, kader pembangunan manusia, para pengusaha dan semua pihak yang telah berperan sehingga prevalensi stunting terus menurun," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar libatkan Poltekkes gelar pameran gizi turunkan stunting
Prevalensi angka stunting di Kota Denpasar selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yakni pada 2020 sebesar 14,48 persen, kemudian turun menjadi 9 persen pada 2021 dan pada 2022 turun menjadi 5,5 persen.
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, sehingga target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.
"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi dilaksanakannya Rembuk Stunting pada hari ini sebagai salah satu dari Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting," ucap Wisnu.
Rembuk Stunting merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan stunting dilakukan secara terintegrasi antara perangkat daerah selaku penanggungjawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Baca juga: Pemkab Badung lampaui target penurunan angka stunting di wilayahnya
Melalui Rembuk Stunting diharapkan dapat menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi untuk tahun 2024 yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis situasi.
Hal ini sebagai komitmen pemerintah daerah dan membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting.
Melalui pelaksanaan progam dan kegiatan diharapkan target indikator pembangunan bidang kesehatan yaitu menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun dapat tercapai.
Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar.
Hal tersebut sesuai dengan visi Kota Denpasar tahun ke depan yaitu Denpasar kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju.
"Maju SDM-nya tentu harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, termasuk pemenuhan asupan gizi sejak dini," kata Wisnu.
Tampak hadir juga dalam kesempatan ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar I Ketut Suteja Kumara dan Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas dengan target nasional prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024," kata Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Kusuma Wijaya di Denpasar, Senin.
Wisnu menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Wali Kota Denpasar sekaligus membuka acara Rembuk Stunting tahun 2023 di Denpasar.
"Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan, tim penggerak PKK, lembaga adat, kader pembangunan manusia, para pengusaha dan semua pihak yang telah berperan sehingga prevalensi stunting terus menurun," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Denpasar libatkan Poltekkes gelar pameran gizi turunkan stunting
Prevalensi angka stunting di Kota Denpasar selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yakni pada 2020 sebesar 14,48 persen, kemudian turun menjadi 9 persen pada 2021 dan pada 2022 turun menjadi 5,5 persen.
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelaksanaan Delapan Aksi Konvergensi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting mulai dari desa/kelurahan, kecamatan dan tingkat kota, sehingga target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai.
"Saya sangat mendukung dan mengapresiasi dilaksanakannya Rembuk Stunting pada hari ini sebagai salah satu dari Delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting," ucap Wisnu.
Rembuk Stunting merupakan langkah yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan stunting dilakukan secara terintegrasi antara perangkat daerah selaku penanggungjawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat.
Baca juga: Pemkab Badung lampaui target penurunan angka stunting di wilayahnya
Melalui Rembuk Stunting diharapkan dapat menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi untuk tahun 2024 yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis situasi.
Hal ini sebagai komitmen pemerintah daerah dan membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting.
Melalui pelaksanaan progam dan kegiatan diharapkan target indikator pembangunan bidang kesehatan yaitu menurunkan prevalensi stunting pada anak di bawah usia dua tahun dapat tercapai.
Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif sebagai modal dasar pembangunan di Kota Denpasar.
Hal tersebut sesuai dengan visi Kota Denpasar tahun ke depan yaitu Denpasar kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju.
"Maju SDM-nya tentu harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik, termasuk pemenuhan asupan gizi sejak dini," kata Wisnu.
Tampak hadir juga dalam kesempatan ini, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar I Ketut Suteja Kumara dan Ketua GOW Kota Denpasar Ayu Kristi Arya Wibawa.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023