Wakil Bupati Buleleng, Bali I Nyoman Sutjidra, menekankan kolaborasi lintas sektor di wilayah tersebut untuk mengentaskan kemiskinan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.
"Dalam kondisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng fokus untuk menekan angka kemiskinan yang naik dari 5,6 persen menjadi 6,1 persen dalam kurun waktu dua tahun belakangan," kata Sutjidra setelah membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Adapun data yang dikirimkan pemerintah pusat, masyarakat miskin di Buleleng tercatat sebanyak 3.000 lebih. Angka ini sekaligus membuat Buleleng masuk dalam kabupaten dengan kemiskinan ekstrem yang harus segera ditanggulangi. Salah satu upayanya adalah melakukan rapat koordinasi lintas sektor membahas program kerja yang terintegrasi dan terukur.
Sutjidra lebih jauh memaparkan bahwa Pemkab sebelumnya telah menyusun program yang tepat perlu dilakukan pemetaan terhadap masyarakat miskin. Untuk itu TKPKD Buleleng diminta segera melakukan pemetaan dengan kriteria spesifik "by name by address".
Baca juga: Bupati Buleleng dorong pencari kerja lirik sektor informal
"Pemetaan harus lebih fokus lagi sekarang. Seperti yang dilakukan pemerintah pusat di Desa Sumberklampok. Jadi pemberdayaan dengan beberapa instansi teknis yang membawa program ke wilayah kantong kemiskinan. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat mereka dari kemiskinan," ujarnya.
Wabup asal Desa Bontihing tersebut mengatakan pengentasan kemiskinan sudah menjadi tanggungjawab bersama. Upayanya dengan menggulirkan program terpadu dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jadi, program dan pemberdayaan lintas sektor, misalkan ketahanan pangan dengan pemberdayaan SDM-nya, Dinas UMKM dengan pemberdayaan UMKM setempat, kemudian masalah pertanian dan penyiapan sanitasi. Tidak berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng fokuskan pemulihan masyarakat pada ekonomi berbasis kerakyatan
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua TKPKD Buleleng mengatakan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan sudah ditunjuk Bappeda sebagai leading sektor untuk melakukan verifikasi terhadap data dari pusat. Jika sudah, maka akan diberikan penanganan oleh masing-masing OPD tergantung dari penyebab kemiskinan.
"Apakah karena rumahnya tidak layak huni, tidak ada sanitasi yang baik, apa karena tidak ada faskes yang cukup, atau karena pangan. Nanti kita akan berbagi dengan seluruh OPD dalam bentuk program kerja. Tahun ini kita usahakan agar semua terjawab dan tahun depan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem," ungkap Suyasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Dalam kondisi pemulihan ekonomi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng fokus untuk menekan angka kemiskinan yang naik dari 5,6 persen menjadi 6,1 persen dalam kurun waktu dua tahun belakangan," kata Sutjidra setelah membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Kamis.
Adapun data yang dikirimkan pemerintah pusat, masyarakat miskin di Buleleng tercatat sebanyak 3.000 lebih. Angka ini sekaligus membuat Buleleng masuk dalam kabupaten dengan kemiskinan ekstrem yang harus segera ditanggulangi. Salah satu upayanya adalah melakukan rapat koordinasi lintas sektor membahas program kerja yang terintegrasi dan terukur.
Sutjidra lebih jauh memaparkan bahwa Pemkab sebelumnya telah menyusun program yang tepat perlu dilakukan pemetaan terhadap masyarakat miskin. Untuk itu TKPKD Buleleng diminta segera melakukan pemetaan dengan kriteria spesifik "by name by address".
Baca juga: Bupati Buleleng dorong pencari kerja lirik sektor informal
"Pemetaan harus lebih fokus lagi sekarang. Seperti yang dilakukan pemerintah pusat di Desa Sumberklampok. Jadi pemberdayaan dengan beberapa instansi teknis yang membawa program ke wilayah kantong kemiskinan. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat mereka dari kemiskinan," ujarnya.
Wabup asal Desa Bontihing tersebut mengatakan pengentasan kemiskinan sudah menjadi tanggungjawab bersama. Upayanya dengan menggulirkan program terpadu dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jadi, program dan pemberdayaan lintas sektor, misalkan ketahanan pangan dengan pemberdayaan SDM-nya, Dinas UMKM dengan pemberdayaan UMKM setempat, kemudian masalah pertanian dan penyiapan sanitasi. Tidak berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Baca juga: Pemkab Buleleng fokuskan pemulihan masyarakat pada ekonomi berbasis kerakyatan
Sementara itu, Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua TKPKD Buleleng mengatakan guna mempercepat penanggulangan kemiskinan sudah ditunjuk Bappeda sebagai leading sektor untuk melakukan verifikasi terhadap data dari pusat. Jika sudah, maka akan diberikan penanganan oleh masing-masing OPD tergantung dari penyebab kemiskinan.
"Apakah karena rumahnya tidak layak huni, tidak ada sanitasi yang baik, apa karena tidak ada faskes yang cukup, atau karena pangan. Nanti kita akan berbagi dengan seluruh OPD dalam bentuk program kerja. Tahun ini kita usahakan agar semua terjawab dan tahun depan mereka bisa keluar dari kemiskinan ekstrem," ungkap Suyasa.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022